Inilahdepok.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah sejak awal 2025 merupakan salah satu kebijakan sosial paling ambisius dalam sejarah Indonesia.
Program ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah sekaligus mencegah stunting serta memperkuat kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Secara konsep, gagasan makan siang gratis memiliki nilai positif yang besar.
Banyak studi menunjukkan bahwa pemberian makanan bergizi di sekolah dapat meningkatkan kesehatan anak, ketahanan pangan keluarga, serta mendukung kualitas pendidikan jangka panjang.
Program semacam ini juga diyakini sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan manusia Indonesia.
Namun, seperti banyak kebijakan publik berskala besar lainnya, implementasi di lapangan tidak selalu berjalan mulus.
Sejumlah persoalan muncul sejak program ini berjalan, memunculkan kritik dari berbagai kalangan akademisi, pengamat kebijakan, hingga masyarakat sipil.
Catatan Negatif dalam Pelaksanaan MBG
Beberapa fakta di lapangan menunjukkan bahwa program ini masih menghadapi tantangan serius.
Salah satu isu yang paling banyak disorot adalah kasus keracunan makanan di sejumlah daerah.
Laporan evaluasi menyebutkan bahwa sepanjang 2025 terdapat ribuan anak yang mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.
Bahkan pada awal 2026 masih tercatat ribuan kasus serupa di berbagai wilayah.
Kasus keracunan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai standar keamanan pangan dan pengawasan dapur penyedia makanan.
Selain itu, masalah tata kelola juga menjadi sorotan. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa pelaksanaan MBG di tingkat daerah sering tidak siap secara logistik, seperti kurangnya fasilitas penyimpanan makanan serta lemahnya pengawasan kualitas pangan.
Tidak hanya itu, berbagai laporan masyarakat juga mengungkap keluhan mengenai kualitas menu yang kurang variatif, makanan yang dianggap kurang layak konsumsi, hingga ketidaksesuaian penggunaan anggaran di beberapa wilayah.
Dalam evaluasi kebijakan publik, persoalan semacam ini menunjukkan pentingnya perbaikan tata kelola dan transparansi program.
Direktur Eksekutif Sardjono Research & Consulting, Dr. Totok Sardjono, MSi, menilai program MBG memiliki niat baik, tetapi implementasinya perlu evaluasi serius.
Menurutnya, program sosial sebesar MBG tidak cukup hanya mengandalkan slogan populis, melainkan harus ditopang oleh sistem yang matang.
“Program makan siang gratis adalah gagasan yang mulia. Tetapi gagasan besar tanpa tata kelola yang disiplin justru berpotensi melahirkan masalah baru. Negara harus memastikan bahwa setiap makanan yang diberikan benar-benar aman, bergizi, dan dikelola secara transparan,” ujar Dr. Totok.
Ia juga menilai bahwa pemerintah harus berhati-hati agar program ini tidak berubah menjadi sekadar proyek politik atau proyek anggaran.
“Jika pengawasan lemah, program sebesar ini rawan menjadi ladang pemborosan bahkan potensi penyimpangan. Kritik publik tidak boleh dianggap sebagai serangan politik, justru harus dijadikan energi untuk memperbaiki kebijakan,” tegasnya.
Dr. Totok menambahkan bahwa keberhasilan program MBG sangat bergantung pada profesionalitas pelaksana di lapangan, mulai dari standar gizi, distribusi makanan, hingga pengawasan keamanan pangan.
“Program yang menyangkut kesehatan anak tidak boleh dijalankan dengan logika coba-coba. Negara harus memastikan standar kesehatan, sistem logistik, dan akuntabilitas anggaran berjalan ketat.”
Dalam demokrasi, kritik terhadap kebijakan publik merupakan hal yang wajar.
Terlebih program MBG menggunakan dana publik yang berasal dari pajak masyarakat, sehingga publik memiliki hak untuk menilai dan mengawasi pelaksanaannya.
Karena itu, kritik yang muncul seharusnya tidak dipahami sebagai penolakan terhadap program, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial agar kebijakan yang baik dapat berjalan lebih efektif.
Perlu Evaluasi dan Perbaikan
Program Makan Bergizi Gratis tetap memiliki potensi besar untuk memperbaiki kualitas gizi anak Indonesia.
Namun, sejumlah persoalan seperti keamanan makanan, tata kelola anggaran, dan kesiapan infrastruktur harus segera dibenahi.
Tanpa evaluasi serius, program yang seharusnya menjadi investasi masa depan bangsa justru bisa menimbulkan masalah baru.
Seperti diingatkan Dr. Totok Sardjono, keberhasilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh niat baik pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan negara mengelola kebijakan tersebut secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.***
