Oleh: Dr. Totok Sardjono
(Direktur Eksekutif Sardjono Research & Consulting)
Inilahdepok.id – Partai politik merupakan fondasi utama dalam sistem demokrasi modern. Melalui partai, rakyat seharusnya dapat menyalurkan aspirasi, memperoleh pendidikan politik, serta melahirkan kepemimpinan yang berintegritas dan berpihak pada kepentingan publik.
Namun realitas politik Indonesia hari ini menunjukkan sebuah ironi: partai politik belum sepenuhnya mampu menjalankan makna, fungsi, dan tujuan idealnya, bahkan cenderung lebih mengutamakan kepentingan kelompok dan elite dibandingkan kepentingan rakyat.
Lebih dari dua dekade setelah reformasi 1998, demokrasi Indonesia memang berjalan secara prosedural.
Pemilu berlangsung reguler, partai tumbuh subur, dan institusi politik bekerja. Namun secara substantif, demokrasi menghadapi krisis kepercayaan.
Salah satu indikator paling jelas adalah rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik, yang secara konsisten berada di bawah institusi negara lainnya dalam berbagai survei nasional.
Partai Politik yang Kian Jauh dari Rakyat
Idealnya, partai politik berfungsi sebagai jembatan antara negara dan rakyat. Namun dalam praktik, hubungan tersebut semakin menjauh.
Partai lebih sering hadir menjelang pemilu, sementara di luar momentum elektoral, suara rakyat kerap tenggelam dalam hiruk-pikuk elite politik.
Pendidikan politik yang seharusnya menjadi fungsi utama partai belum dijalankan secara serius.
Yang muncul justru politik simbol, retorika populis, dan mobilisasi sesaat. Rakyat ditempatkan sebagai objek suara, bukan subjek kebijakan.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Prof. Dr. Siti Zuhro, pernah menegaskan bahwa partai politik di Indonesia cenderung
“lebih sibuk mengelola kekuasaan dibanding membangun kesadaran politik warga.” Pernyataan ini mencerminkan persoalan mendasar: partai kehilangan orientasi kerakyatan.
Kaderisasi Lemah dan Rekrutmen Elitis
Krisis peran partai semakin terlihat dalam proses rekrutmen dan kaderisasi.
Banyak partai belum memiliki sistem kaderisasi yang transparan dan meritokratis.
Sebaliknya, faktor modal finansial, kedekatan dengan elite, dan popularitas instan sering menjadi penentu utama.
Peneliti politik dari BRIN menyebut bahwa lemahnya kaderisasi berdampak langsung pada kualitas legislasi dan kebijakan publik.
Ketika jabatan politik diraih melalui transaksi, maka orientasi pelayanan publik akan tergeser oleh kepentingan pengembalian modal dan kekuasaan.
Situasi ini menjelaskan mengapa banyak kebijakan terasa jauh dari kebutuhan riil masyarakat dan lebih menguntungkan kelompok tertentu.
Ideologi yang Memudar, Pragmatisme yang Menguat
Masalah lain yang tak kalah serius adalah memudarnya ideologi partai. Perbedaan ideologis antarpartai semakin kabur, tergantikan oleh pragmatisme kekuasaan.
Koalisi dibangun bukan atas dasar kesamaan visi kebangsaan, melainkan kepentingan jangka pendek.
Pengamat politik Rocky Gerung menyebut kondisi ini sebagai “kematian ideologi dalam politik elektoral.” Partai berubah menjadi kendaraan kekuasaan, bukan institusi perjuangan gagasan.
Ketika ideologi tidak lagi menjadi kompas, arah kebijakan mudah berubah dan sulit dipertanggungjawabkan secara moral maupun politik.
Dominasi Elite dan Minimnya Demokrasi Internal
Sebagian besar partai politik masih dikelola secara sentralistik.
Keputusan strategis ditentukan oleh segelintir elite, sementara mekanisme demokrasi internal berjalan formalitas.
Hal ini mempersempit ruang partisipasi kader dan mematikan regenerasi kepemimpinan.
Akademisi politik Jeffrey Winters menyebut Indonesia sebagai demokrasi elektoral yang masih berada dalam cengkeraman oligarki.
Dalam konteks ini, partai politik kerap menjadi alat legitimasi kepentingan elite ekonomi dan politik, bukan representasi kehendak rakyat.
Dampak Sistemik terhadap Demokrasi
Kegagalan partai menjalankan perannya berdampak luas: meningkatnya apatisme politik, menurunnya kualitas kebijakan publik, serta tumbuhnya sinisme generasi muda terhadap demokrasi.
Demokrasi memang tetap berjalan, tetapi kehilangan makna substantifnya.
Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi melahirkan krisis legitimasi yang lebih dalam dan mengancam keberlanjutan demokrasi itu sendiri.
Reformasi Partai sebagai Keniscayaan
Situasi ini menegaskan bahwa reformasi partai politik bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan. Reformasi harus menyentuh aspek sistemik, antara lain:
-
Demokratisasi internal partai
-
Kaderisasi berbasis merit dan integritas
-
Transparansi pendanaan politik
-
Pendidikan politik berkelanjutan
-
Penguatan ideologi dan platform kebijakan
Tanpa keberanian berbenah, partai politik akan terus menjadi sumber masalah demokrasi, bukan solusi.
Partai politik seharusnya menjadi alat perjuangan rakyat dan penjaga kepentingan nasional, bukan sekadar instrumen kekuasaan kelompok.
Kritik terhadap partai bukanlah sikap anti-demokrasi, melainkan upaya menyelamatkan demokrasi itu sendiri.
Masa depan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada kemauan partai politik untuk kembali pada jati dirinya.
Tanpa reformasi sistemik, demokrasi hanya akan menjadi prosedur tanpa jiwa, dan rakyat akan terus menjadi penonton dalam panggung politik yang seharusnya mereka miliki.
