Road to Campus Golkar Masuki Batch Keempat, Prof. Mohammad Hatta Tekankan Pentingnya Etika Politik
- account_circle Ayu Gumintang
- calendar_month Senin, 19 Okt 2026
- print Cetak

Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Prof. Drs. H. Mohammad Hatta, M.Si., MBA., Ph.D
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Inilahdepok.id – Pendidikan etika politik bagi generasi muda kembali menjadi perhatian Dewan Etik Partai Golkar. Melalui program Road to Campus, Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Prof. Drs. H. Mohammad Hatta, M.Si., MBA., Ph.D., melanjutkan upaya menanamkan nilai integritas dan tanggung jawab moral kepada mahasiswa.
Program yang memasuki batch keempat ini digelar di Gedung Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Senin (19/10/2026). Kegiatan dikemas melalui kuliah umum dan bedah buku Kode Etik Partai: Jalan Panjang Menuju Politik Beretika.
Kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi mengenai pentingnya etika dalam kehidupan politik, terutama bagi mahasiswa yang kelak berpotensi menjadi pemimpin, pejabat publik, maupun pengambil kebijakan.
Sejumlah tokoh turut hadir, di antaranya Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag.; Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Dr. Ahmad Doli Kurnia; Wakil Ketua Dewan Etik Partai Golkar Dr. Happy Bone Zulkarnain; Sekretaris Dewan Etik Partai Golkar Prof. Dr. KH. Deding Ishak; serta Anggota Dewan Etik Partai Golkar Prof. Dr. Ilyas Indra, MH., MM.
Hadir pula Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan sejumlah dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Jabatan Publik Bukan Sekadar Kekuasaan
Dalam pendidikan etika politik tersebut, Prof. Mohammad Hatta menyoroti pentingnya membangun kesadaran bahwa jabatan publik bukan sekadar sarana memperoleh kekuasaan. Jabatan, pada dasarnya, merupakan amanah yang menuntut tanggung jawab moral kepada masyarakat.
Pemahaman mengenai etika politik, menurut pesan yang disampaikan dalam program tersebut, perlu ditanamkan sejak dini. Mahasiswa sebagai generasi penerus diharapkan mampu memahami batas-batas moral dalam menggunakan kewenangan, sekaligus menempatkan kepentingan bangsa dan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Dalam praktik politik, kemampuan meraih jabatan tidak cukup menjadi ukuran kualitas seorang pemimpin. Integritas, tanggung jawab, dan komitmen terhadap kepentingan publik juga menjadi unsur penting dalam menjalankan kekuasaan.
Karena itu, pendidikan etika politik diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya memiliki kecakapan intelektual dan kemampuan berpolitik, tetapi juga menjunjung tinggi nilai moral dalam setiap pengambilan keputusan.
Partai Politik Didorong Memperkuat Lembaga Etik
Selain menyasar kalangan mahasiswa, gagasan mengenai penguatan etika politik juga diarahkan kepada partai politik sebagai salah satu institusi penting dalam sistem demokrasi Indonesia.
Prof. Hatta mendorong agar setiap partai politik memiliki lembaga etik yang berfungsi menjaga integritas dan perilaku kader. Keberadaan lembaga tersebut dipandang penting karena partai politik berperan dalam mempersiapkan calon pemimpin yang nantinya mengisi jabatan di lembaga legislatif maupun eksekutif.
Lembaga etik diharapkan menjadi bagian dari mekanisme internal untuk memastikan bahwa kader menjalankan tugas politik sesuai prinsip moral, tanggung jawab, dan kepentingan masyarakat.
Lebih dari sekadar memenuhi struktur organisasi, lembaga etik idealnya menjadi instrumen pembinaan sekaligus penjaga standar perilaku kader. Dengan mekanisme yang jelas dan penerapan yang konsisten, partai politik dapat memperkuat akuntabilitas serta meningkatkan kepercayaan publik.
Penguatan etika politik pun tidak semestinya berhenti pada satu partai. Seluruh partai politik memiliki kepentingan untuk membangun budaya organisasi yang menjunjung integritas, sehingga pembinaan kader berjalan seiring dengan perbaikan kualitas demokrasi.
Kampus dan Tantangan Membangun Demokrasi Berintegritas
Pemilihan UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai lokasi pelaksanaan program Road to Campus menempatkan perguruan tinggi sebagai ruang strategis untuk membicarakan masa depan politik dan kepemimpinan nasional.
Melalui kuliah umum dan bedah buku, mahasiswa diajak memperluas pemahaman mengenai hubungan antara kekuasaan, tanggung jawab publik, dan prinsip etika dalam kehidupan bernegara.
Pendidikan politik yang menekankan integritas menjadi penting di tengah tuntutan masyarakat terhadap pemimpin yang jujur, bertanggung jawab, dan mampu mempertanggungjawabkan keputusan yang diambilnya.
Program ini diharapkan dapat memperluas kesadaran generasi muda bahwa politik tidak semata-mata berkaitan dengan perebutan dan pengelolaan kekuasaan. Politik juga menyangkut kepercayaan masyarakat serta tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan publik.
Pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh sistem dan proses politik yang berjalan, tetapi juga oleh karakter orang-orang yang menjalankannya. Etika menjadi salah satu fondasi penting agar kekuasaan benar-benar digunakan untuk melayani rakyat, bukan sekadar memenuhi kepentingan pemegang jabatan.***
- Penulis: Ayu Gumintang

Saat ini belum ada komentar