Inilahdepok.id – Wali Kota Depok, Supian Suri memaparkan program 100 hari kerja yang menjadi bentuk quick win yang progresif, dalam rapat paripurna DPRD Kota Depok di Rang Paripurna, GDC, Kota Kembang Jumat (25/4) kemarin.
“Program pertama adalah pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk calon pengantin bagi Warga Depok di puskesmas,” ungkap Supian.
Progress: yang sudah berjalan adalah diterbitkannya Perwal Pengesahan pada tanggal 29 April 2025 dan Launching Puskesmas Gratis untuk pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan untuk calon pengantin bagi Warga ber KTP Depok di Puskesmas Cilodong.
“Tujuan dari program ini adalah memberikan kemudahan layanan kesehatan gratis bagi calon pengantin warga Depok, untuk membangun keluarga yang sehat dan berkualitas sejak awal pernikahan,” paparnya
Selanjutnya, Gerakan Toilet Layak (GETOL) di Sekolah Negeri seKota Depok. Progress dari program ini adalah dikeluarkannya Surat Pemberitahuan oleh Kepala Dinas Pendidikan Gerakan Toilet Layak (GETOL) di zekolah dan sudah dilaksanakan oleh sebagian besar sekolah negeri dan swasta di Depok.
“Tujuan dari GETOL ini meningkatkan kualitas sarana sanitasi di sekolah-sekolah negeri agar tercipta lingkungan belajar yang bersih, sehat, dan nyaman bagi siswa,” katanya.
Lebih lanjut diutarakan Wali Kota, PBB Gratis bagi NJOP di bawah 100 juta, yang bertujuan memberikan keringanan beban pajak bagi warga yang memiliki properti dengan NJOP rendah.
“Program lain adalah penetapan Depok Lama sebagai Kawasan Heritage, yang ditandai dengan Soft Launching Penetapan Depok Lama sebagai Kawasan Heritage. Ini untuk mendorong pelestarian bangunan cagar budaya di kawasan Depok Lama,” paparnya.
Berkaitan dengan UMKM, katanya lagi, adalah digulirkannya program Jualan Sama-sama UMKM Naik Kelas dengan memberikan fasilitas pemanfaatan aset milik pemerintah secara gratis bagi pelaku usaha mikro.
“Kita sudah melakukan launching di Pembukaan Lebaran Depok lokasi di Alun-alun Timur dengan kegiatan Bazar UMKM,” ujarnya.
“UMKM Naik Kelas ini adalah memberikan dukungan nyata kepada pelaku usaha mikro agar mereka bisa naik kelas melalui pemanfaatan fasilitas pemerintah tanpa biaya, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” jelasnya.
Progtam lain adalah Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka mengendalikan inflasi, yang telah dilaksanakan di 11 titik lokasi pada 11 Kecamatan Kota Depok dan Pasar Murah untuk 1.650 masyarakat yang terdaftar di DTKS.
“Ini dimaksudkan mengendalikan harga pangan pokok dan menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” pungkasnya.
