Inilahdepok.id – Pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia dimulai pada tahun 2005 sebagai bagian dari reformasi demokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pemimpin daerah.
Sebelum itu, kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Pada artikel ini akan membahas latar belakang, proses transisi, regulasi yang mengatur, serta dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia.
Sistem Pemilihan Sebelum 2005
Sebelum reformasi tahun 2005, kepala daerah di Indonesia dipilih secara tidak langsung oleh anggota DPRD. Sistem ini memiliki beberapa kelemahan, di antaranya:
- Minimnya Keterlibatan Publik: Pemilihan dilakukan melalui mekanisme voting internal DPRD, sehingga masyarakat umum tidak memiliki peran langsung dalam memilih kepala daerah.
- Rawan Intervensi Politik: Proses pemilihan rentan terhadap praktik kolusi dan nepotisme, mengingat keputusan sering didasarkan pada negosiasi politik antarpartai.
- Kurangnya Akuntabilitas: Kepala daerah lebih bertanggung jawab kepada DPRD daripada kepada masyarakat yang mereka pimpin.
Latar Belakang Perubahan ke Sistem Pemilihan Langsung
Dorongan untuk pemilihan langsung muncul dari desakan reformasi setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998.
Reformasi ini menuntut demokrasi yang lebih transparan dan partisipatif.
Beberapa faktor pendorong perubahan:
- Reformasi Demokrasi: Setelah Orde Baru, terdapat tuntutan kuat untuk meningkatkan peran rakyat dalam menentukan pemimpin mereka.
- Perubahan UUD 1945: Amandemen UUD 1945 setelah reformasi memungkinkan perubahan sistem politik, termasuk desentralisasi kekuasaan.
- Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi diberlakukan untuk memberikan wewenang lebih besar kepada daerah, yang kemudian menjadi landasan bagi pemilihan langsung.
Regulasi yang Mengatur Pemilihan Langsung
Dasar hukum pertama pemilihan kepala daerah secara langsung diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang ini menggantikan UU No. 22 Tahun 1999.
