MPR Jadwalkan Pemilihan Wakil Presiden Pengganti Gibran pada 2 Desember 2026
- account_circle Ari Arjuno
- calendar_month 2 jam yang lalu
- print Cetak
Gedung MPR DPR RI
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
InilahDepok.id – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dijadwalkan memilih Wakil Presiden baru pada 2 Desember 2026 menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan tersebut.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa lembaganya akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dua nama calon Wakil Presiden yang akan dipilih melalui mekanisme konstitusional.
MPR juga telah membentuk tim yang beranggotakan 36 anggota untuk melakukan verifikasi terhadap persyaratan calon yang nantinya diajukan Presiden.
Tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden agar berjalan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Presiden mengusulkan dua nama
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, penentuan calon pengganti tidak dilakukan melalui penunjukan langsung oleh partai politik. Presiden memiliki peran mengajukan dua nama, sedangkan pemilihan dilakukan oleh MPR.
Hingga Jumat (13/11/2026), nama-nama calon pengganti belum diumumkan secara resmi. Sejumlah figur memang mulai menjadi pembicaraan di ruang publik, tetapi belum dapat disebut sebagai kandidat resmi sebelum Presiden menyampaikan usulannya.
Publik menanti proses yang transparan
Pergantian Wakil Presiden menjadi peristiwa penting dalam perjalanan pemerintahan nasional. Karena itu, setiap tahapan perlu dijalankan secara terbuka dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
Proses verifikasi calon juga menjadi bagian penting untuk memastikan persyaratan yang ditentukan dapat dipenuhi.
Masyarakat kini menantikan komunikasi antara Presiden dan MPR, termasuk dua nama yang akan diajukan untuk mengikuti proses pemilihan pada awal Desember mendatang.
Perkembangan ini sekaligus menjadi ujian bagi kedewasaan politik nasional. Perbedaan kepentingan politik seharusnya tidak menghambat jalannya mekanisme ketatanegaraan.***
- Penulis: Ari Arjuno
Saat ini belum ada komentar