120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Gibran, Apa Tahap Selanjutnya?
- account_circle Ari Arjuno
- calendar_month 1 jam yang lalu
- print Cetak
120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Gibran ( Foto: Ilustrasi Artificial indo1 )
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
InilahDepok.id – Dinamika politik nasional kembali menjadi perhatian setelah 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa dokumen usulan tersebut telah diterima pimpinan DPR. Rencana tindak lanjutnya masuk dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis, 12 November 2026.
Usulan tersebut menjadi bagian dari proses kelembagaan di parlemen. Namun, masuknya usulan ke agenda rapat tidak berarti DPR telah mengambil keputusan akhir mengenai substansi persoalan yang diajukan.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR. Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 menyebut DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Pelaksanaannya juga diatur melalui ketentuan perundang-undangan dan tata tertib DPR.
Dengan demikian, usulan yang ditandatangani 120 anggota DPR tersebut masih harus melalui mekanisme dan tahapan yang berlaku. Proses berikutnya bergantung pada pembahasan serta keputusan lembaga sesuai aturan.
Polemik ijazah Gibran sendiri menjadi isu yang mendapat perhatian publik karena menyangkut pejabat tinggi negara. Namun, substansi tudingan atau keberatan yang disampaikan para pengusul harus tetap ditempatkan sebagai materi usulan, bukan sebagai kesimpulan hukum yang telah terbukti.
Publik perlu mencermati perkembangan proses ini secara proporsional. Transparansi, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap mekanisme konstitusional menjadi hal penting agar persoalan politik tidak berkembang menjadi kesimpangsiuran informasi.
Rapat paripurna pada 12 November menjadi salah satu tahapan yang patut dicermati. Hasil dan tindak lanjut resminya perlu menunggu keterangan serta keputusan DPR.***
- Penulis: Ari Arjuno
Saat ini belum ada komentar