Gibran Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wapres, DPR Batalkan Rapat Paripurna HMP
- account_circle Ari Arjuno
- calendar_month 1 jam yang lalu
- print Cetak
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
InilahDepok.id – Perkembangan politik nasional memasuki babak baru setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).
Langkah tersebut berdampak langsung terhadap agenda politik di DPR. Rapat Paripurna yang semula dijadwalkan berlangsung pada Kamis siang dengan salah satu agenda membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Gibran akhirnya dibatalkan.
Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan HMP. Usulan tersebut berkaitan dengan polemik persyaratan pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Rapat paripurna semula dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB. Namun, berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah DPR pada 12 November 2026, agenda tersebut dinyatakan batal.
Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin menyatakan bahwa usulan HMP tidak lagi relevan untuk dilanjutkan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menerima surat pengunduran diri tersebut dan menyampaikan bahwa lembaganya akan menindaklanjuti proses pengisian kekosongan jabatan sesuai ketentuan konstitusi.
Peristiwa ini menjadi perhatian karena menyangkut posisi Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pengunduran diri seorang wakil presiden bukan sekadar persoalan politik, melainkan harus diproses melalui mekanisme hukum dan konstitusional.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Ketentuan tersebut menjadi dasar penting dalam proses pengisian jabatan apabila pengunduran diri telah diproses sesuai aturan.
Publik kini menantikan tindak lanjut resmi MPR serta langkah Presiden dalam mengusulkan calon pengganti. Kepastian mengenai status jabatan dan proses administrasi kenegaraan menjadi hal penting agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat.
Perkembangan ini juga menunjukkan bahwa dinamika politik harus tetap berjalan dalam koridor konstitusi. Setiap keputusan yang menyangkut jabatan publik tertinggi perlu disampaikan secara transparan dan memiliki landasan hukum yang jelas.***
- Penulis: Ari Arjuno
Saat ini belum ada komentar