Susu MBG Diduga Menggumpal, SPPG Bojong Pondok Terong 4 Depok Disetop Sementara hingga 20 Hari

InilahDepok.id – Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cipayung Bojong Pondok Terong 4, Kota Depok, dihentikan sementara setelah muncul dugaan susu pabrikan dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) ditemukan menggumpal.

Kasus ini berujung pada pemberian sanksi kepada pengelola dapur, termasuk pemberhentian kepala SPPG.

Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Depok, Rakha Pratama, mengatakan penghentian operasional tersebut merupakan bagian dari tindakan terhadap SPPG yang dinilai bermasalah dalam pelaksanaan prosedur dan pelaporan kejadian.

“Iya memang Kepala SPPG Cipayung Bojong Pondok Terong 4 diberhentikan dan operasional dapur disuspend. Ini bentuk komitmen BGN dalam menanggapi SPPG yang bermasalah,” ujar Rakha kepada berita.depok.go.id, Kamis (15/10/2026).

Penghentian operasional itu ditetapkan melalui Surat Badan Gizi Nasional Nomor 4860/D.TWS/10/2026 tentang Pemberhentian Operasional Sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Depok Cipayung Bojong Pondok Terong 4 tertanggal 6 Oktober 2026.

Sanksi Sedang, Operasional Dihentikan Maksimal 20 Hari

Rakha menjelaskan, berdasarkan surat tersebut, SPPG Cipayung Bojong Pondok Terong 4 dikenai sanksi kategori sedang. Sanksi mencakup penghentian seluruh hak operasional dengan jangka waktu maksimal 20 hari kalender sejak surat diterbitkan.

Selain penghentian sementara dapur, kepala SPPG juga diberhentikan karena dinilai tidak menjalankan standar operasional prosedur (SOP) dan tidak melaporkan kejadian dengan cepat serta baik.

Sementara itu, proses pergantian kepala SPPG masih berlangsung. BGN juga menunggu pemenuhan rekomendasi perbaikan sebelum operasional dapur dapat dipertimbangkan untuk dibuka kembali.

Menunggu Pemeriksaan Dinkes dan Hasil Laboratorium BPOM

Salah satu tahapan yang masih harus diselesaikan adalah perbaikan rekomendasi berdasarkan berita acara hasil inspeksi Dinas Kesehatan Kota Depok serta hasil uji laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap susu yang dikonsumsi penerima manfaat MBG.

Hasil pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting untuk menilai kondisi produk dan menentukan langkah tindak lanjut. Setelah dokumen perbaikan disiapkan, hasilnya akan diajukan kepada BGN pusat untuk divalidasi.

Susu yang diduga menggumpal itu dilaporkan masih memiliki masa kedaluwarsa hingga 2027. Namun, tanggal kedaluwarsa yang masih berlaku tidak dengan sendirinya memastikan suatu produk aman dikonsumsi. Kondisi fisik, penyimpanan, proses distribusi, dan hasil pemeriksaan produk tetap perlu diperhatikan.

Hingga hasil pemeriksaan laboratorium tersedia, penyebab susu menggumpal dan status keamanan produk tersebut belum dapat dipastikan hanya berdasarkan kondisi yang terlihat.

Keamanan Pangan Jadi Sorotan Program MBG

Kasus di Depok ini kembali menegaskan pentingnya pengawasan pada setiap tahapan pelaksanaan program MBG, mulai dari pemilihan bahan pangan, penyimpanan, distribusi, hingga makanan diterima oleh penerima manfaat.

Program pemenuhan gizi tidak cukup hanya memastikan makanan tersedia dan dibagikan sesuai jadwal. Kualitas bahan, keamanan produk, serta ketepatan penanganan ketika muncul dugaan masalah juga menjadi bagian penting dari tanggung jawab penyelenggara.

Pelaporan yang cepat memungkinkan pihak terkait segera melakukan pemeriksaan dan mencegah produk yang diragukan kondisinya terus didistribusikan sebelum ada kejelasan.

Rakha berharap pelaksanaan MBG ke depan semakin memperhatikan standar keamanan pangan dan meminimalkan penggunaan bahan pabrikan.

Menunggu Kepastian Sebelum Dapur Kembali Beroperasi

Penghentian sementara SPPG Cipayung Bojong Pondok Terong 4 menjadi langkah evaluasi terhadap pelaksanaan layanan pemenuhan gizi di tingkat daerah.

Namun, keputusan untuk kembali beroperasi perlu didasarkan pada pemenuhan rekomendasi perbaikan, hasil pemeriksaan yang diperlukan, dan validasi BGN pusat sesuai ketentuan.

Publik juga menunggu penjelasan lebih lanjut mengenai hasil uji laboratorium susu tersebut. Informasi itu penting agar penyebab kejadian dapat diketahui secara objektif dan tidak berkembang menjadi spekulasi.

Pengawasan yang transparan dan penanganan yang konsisten diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program Makan Bergizi Gratis, sekaligus memastikan keselamatan penerima manfaat tetap menjadi prioritas utama.***