DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Perampasan Aset, Koruptor Terancam Kehilangan Hasil Kejahatan
- account_circle Ari Arjuno
- calendar_month 3 jam yang lalu
- print Cetak

DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Perampasan Aset ( Foto: Ilustrasi Artificial inilahdepok )
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
InilahDepok.id – Upaya memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia memasuki babak penting.
DPR RI bersama pemerintah menyepakati pembahasan tingkat pertama Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk dibawa ke Rapat Paripurna pada Kamis, 19 November 2026.
Kesepakatan tersebut menjadi perhatian publik karena RUU Perampasan Aset diharapkan dapat memperkuat kemampuan negara dalam mengambil kembali kekayaan yang berasal dari tindak pidana.
Selama ini, pemberantasan korupsi kerap menghadapi persoalan ketika pelaku berhasil menyembunyikan, memindahkan, atau mengalihkan aset hasil kejahatan. Akibatnya, meskipun proses hukum berjalan, pengembalian kerugian negara tidak selalu mudah dilakukan.
RUU Perampasan Aset diharapkan memberikan kerangka hukum yang lebih kuat untuk mengidentifikasi, mengamankan, mengelola, dan merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Namun, kewenangan tersebut juga harus disertai perlindungan hak warga negara. Mekanisme pembuktian, pengawasan pengadilan, serta hak pihak ketiga yang beritikad baik menjadi aspek penting agar aturan tidak disalahgunakan.
Masyarakat kini menantikan bagaimana DPR dan pemerintah merumuskan ketentuan akhir RUU tersebut.
Jika disahkan dengan substansi yang kuat, regulasi ini dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa kejahatan tidak lagi menjadi jalan memperoleh kekayaan tanpa konsekuensi.
Sebab, pemberantasan korupsi bukan hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga memastikan uang dan aset hasil kejahatan dapat dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.***
- Penulis: Ari Arjuno

Saat ini belum ada komentar