Konferensi Besar PBNU Bahas 25 Peraturan Organisasi, Gus Kikin Tekankan Persatuan Nahdlatul Ulama
- account_circle Aditya Rahman
- calendar_month 1 jam yang lalu
- print Cetak
Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin ( Foto: nuonline )
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
InilahDepok.id – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar Konferensi Besar (Konbes) pada Kamis (12/11/2026) dengan agenda penting pembenahan regulasi organisasi.
Forum tersebut membahas ratifikasi 25 peraturan dan revisi delapan peraturan lainnya untuk memperkuat tata kelola Nahdlatul Ulama di berbagai tingkatan.
Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin menyampaikan bahwa penyesuaian aturan organisasi menjadi kebutuhan mendesak, terutama untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan konferensi di tingkat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), hingga Majelis Wakil Cabang (MWCNU).
Salah satu pembahasan penting adalah perubahan nomenklatur Peraturan Perkumpulan (Perkum) menjadi Peraturan Jam’iyah (Perjam) Nahdlatul Ulama.
Perubahan tersebut tidak hanya menyangkut istilah, tetapi juga penyesuaian ketentuan organisasi agar pelaksanaan kegiatan dan mekanisme kepengurusan memiliki pedoman yang lebih jelas.
Gus Kikin menjelaskan, terdapat sekitar 120 pengurus wilayah dan cabang yang membutuhkan kepastian aturan untuk melaksanakan konferensi. Karena itu, pembenahan regulasi dinilai penting agar proses organisasi dapat berjalan tanpa terkendala ketidakjelasan ketentuan.
Dalam forum tersebut, Gus Kikin juga mengajak seluruh jajaran NU menjaga kekompakan dan persatuan. Menurutnya, soliditas organisasi tidak cukup hanya dibangun di tingkat pengurus pusat, tetapi harus melibatkan seluruh struktur hingga tingkat bawah.
Pesan tersebut menjadi penting di tengah berbagai tantangan sosial, politik, dan ekonomi yang sedang dihadapi bangsa Indonesia.
NU sebagai organisasi kemasyarakatan Islam memiliki jaringan luas hingga tingkat akar rumput. Karena itu, konsolidasi internal dan kepastian aturan organisasi dapat berpengaruh terhadap keberlanjutan program sosial, pendidikan, keagamaan, dan pemberdayaan masyarakat.
Konferensi Besar ini diharapkan menghasilkan keputusan yang dapat segera ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran organisasi.
Pembenahan regulasi juga menjadi momentum bagi PBNU untuk memperkuat tata kelola kelembagaan sekaligus menjaga persatuan di tengah dinamika internal maupun perkembangan nasional.***
- Penulis: Aditya Rahman
Saat ini belum ada komentar