Pramono Tegaskan Hutan Kota UI Bukan Lokasi Sekolah Rakyat, Dua Alternatif Disiapkan
- account_circle Ari Arjuno
- calendar_month 16 jam yang lalu
- print Cetak

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Inilahdepok.id – Polemik rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Universitas Indonesia (UI) memasuki perkembangan baru. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak pernah mengusulkan Hutan Kota UI sebagai lokasi pembangunan sekolah tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurut Pramono, Pemprov DKI Jakarta telah mengajukan dua alternatif lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, masing-masing berada di Jakarta Barat dan Jakarta Timur.
Kedua lokasi tersebut memiliki luas sekitar dua hektare dan dipersiapkan untuk mendukung pembangunan fasilitas pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Pramono juga menegaskan bahwa Jakarta masih membutuhkan ruang terbuka hijau sehingga kawasan yang telah berstatus sebagai hutan kota tidak seharusnya dialihkan untuk kepentingan pembangunan non-ruang terbuka hijau.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa terdapat rencana pemanfaatan lahan sekitar delapan hektare di kawasan Kampus UI sisi Jakarta untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Pernyataan tersebut kemudian menimbulkan perhatian publik karena kawasan yang disebut berkaitan dengan Hutan Kota UI.
Pihak Universitas Indonesia memberikan penjelasan bahwa lahan yang diusulkan berada di bagian kampus sisi Jakarta dan bukan di dalam kawasan hutan kota.
UI juga menyatakan komitmennya mempertahankan kelestarian kawasan hutan kota.
Perbedaan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa kejelasan mengenai lokasi dan status lahan menjadi hal penting sebelum pembangunan dilakukan.
Sekolah Rakyat sendiri merupakan program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Namun, tujuan pendidikan dan perlindungan lingkungan tidak semestinya dipertentangkan. Pemerintah perlu memastikan pembangunan fasilitas pendidikan dilakukan pada lahan yang sesuai peruntukan, memiliki kepastian administrasi, serta tidak mengorbankan ruang terbuka hijau.
Masyarakat Depok tentu berkepentingan terhadap persoalan ini. Kawasan UI bukan hanya lingkungan pendidikan, tetapi juga memiliki fungsi ekologis bagi wilayah Depok dan sekitarnya.***
- Penulis: Ari Arjuno

Saat ini belum ada komentar