Polemik Dana Muktamar NU Memanas, P3NU Desak Gus Ipul Lepas Jabatan di PBNU dan Kemensos

InilahDepok.id – Perkumpulan Pemuda Peduli Nahdlatul Ulama (P3NU) mendesak Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mundur dari kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan jabatan Menteri Sosial RI. Desakan itu muncul di tengah polemik dugaan aliran dana yang dikaitkan dengan dinamika Muktamar NU ke-35 di Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.

Ketua Umum P3NU, Wan Noorbek, mengatakan persoalan yang menyangkut kepercayaan publik perlu dijawab melalui keterbukaan dan pertanggungjawaban. Menurut dia, pejabat publik maupun pengurus organisasi harus bersedia memberikan penjelasan ketika muncul polemik yang menjadi perhatian masyarakat.

P3NU menilai pengunduran diri Gus Ipul dari dua jabatan tersebut perlu dipertimbangkan sebagai bentuk tanggung jawab moral. Namun, tuntutan itu merupakan sikap politik-organisasional P3NU, bukan bukti bahwa Gus Ipul telah melakukan tindak pidana.

“Jabatan adalah amanah, bukan kekebalan dari kritik. Ketika muncul polemik serius yang menyangkut kepercayaan publik, seorang pejabat harus berani memberikan penjelasan secara terbuka dan mempertimbangkan langkah yang bertanggung jawab,” kata Wan Noorbek dalam keterangan terkait aksi P3NU di Kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta.

KPK Diminta Mengusut Aliran Dana Secara Menyeluruh

Selain mendesak pengunduran diri Gus Ipul, P3NU meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan aliran dana yang dikaitkan dengan dinamika Muktamar NU ke-35.

P3NU juga meminta penyidik memeriksa kemungkinan keterkaitan transaksi tersebut dengan perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sepanjang terdapat bukti yang relevan.

Menurut Wan Noorbek, pemeriksaan perlu mencakup asal-usul uang, pihak pemberi, perantara, penerima, tujuan transaksi, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

P3NU menegaskan bahwa penelusuran harus dilakukan secara profesional dan tidak didasarkan semata-mata pada tekanan publik. Setiap kesimpulan harus bertumpu pada bukti dan mekanisme hukum yang berlaku.

Organisasi itu juga mengingatkan bahwa pengembalian uang kepada aparat penegak hukum tidak otomatis membuktikan seseorang bersalah. Status hukum setiap pihak harus ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan proses hukum yang sah.

Gus Ipul Sebelumnya Menyatakan Mendukung Pengusutan

Di tengah polemik tersebut, Gus Ipul sebelumnya menyatakan mendukung KPK mengusut laporan terkait dugaan politik uang dalam Muktamar NU ke-35.

Pemberitaan pada Oktober 2026 menyebut adanya penyerahan dokumen, tiket penerbangan, dan uang tunai senilai Rp40 juta oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sekadau kepada KPK. Informasi tersebut perlu dibaca secara hati-hati karena penyerahan uang kepada penyidik tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan pihak tertentu dalam tindak pidana.

Gus Ipul juga pernah membantah adanya dana hasil korupsi yang mengalir untuk penyelenggaraan Muktamar NU dan meminta tuduhan disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, pokok persoalan yang perlu diperjelas adalah fakta mengenai sumber dana, tujuan transaksi, pihak yang terlibat, dan hasil penelusuran aparat penegak hukum. Tanpa kejelasan tersebut, tuduhan maupun bantahan tidak dapat menggantikan pembuktian.

PBNU Diminta Membenahi Pengawasan Internal

P3NU turut mendesak PBNU melakukan evaluasi internal, terutama dalam pengelolaan keuangan, transparansi organisasi, serta kepatuhan terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

Organisasi tersebut juga menyoroti pentingnya menjaga integritas proses permusyawaratan, termasuk mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam penentuan kepemimpinan NU.

Bagi P3NU, polemik yang berkembang harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola organisasi. Pengawasan keuangan, mekanisme pelaporan, dan keterbukaan informasi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan warga Nahdliyin.

Wan Noorbek menegaskan bahwa NU merupakan organisasi besar yang memiliki sejarah panjang dalam kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat Indonesia. Karena itu, menurut dia, kepentingan umat harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun individu.

“NU bukan milik segelintir elite. NU adalah amanah para ulama, perjuangan santri, dan pengabdian warga Nahdliyin. Marwah NU tidak dijaga dengan menutup-nutupi persoalan, tetapi dengan keberanian membuka fakta, memperbaiki tata kelola, dan menegakkan keadilan,” ujarnya.

Lima Tuntutan P3NU

Dalam aksinya, P3NU menyampaikan lima tuntutan utama:

1. Mendesak Gus Ipul mundur dari kepengurusan PBNU.
2. Meminta Gus Ipul mengundurkan diri dari jabatan Menteri Sosial RI.
3. Mendesak KPK menelusuri dugaan aliran dana berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.
4. Meminta PBNU mengevaluasi tata kelola internal dan memperkuat pengawasan keuangan.
5. Mengajak warga Nahdliyin mengawal persoalan secara kritis tanpa menyebarkan fitnah atau menghakimi pihak yang belum terbukti bersalah.

P3NU menyatakan tuntutan tersebut merupakan dorongan pertanggungjawaban moral dan perbaikan tata kelola, bukan pernyataan bahwa pihak yang disebut telah terbukti melakukan tindak pidana.

“Cepat bukan berarti tergesa-gesa menghakimi. Cepat berarti segera membuka fakta, memeriksa dugaan, dan mengambil langkah yang bertanggung jawab,” kata Wan Noorbek.

Perkembangan polemik ini masih perlu dicermati melalui keterangan resmi pihak-pihak terkait dan hasil penelusuran aparat penegak hukum. Transparansi, pembuktian yang objektif, serta penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah menjadi kunci agar persoalan tersebut dapat dijelaskan secara bertanggung jawab kepada publik.***