27.4 C
depok, jawa barat, indonesia
8 Agustus 2020

DPRD dan Pemkot Depok Bahas Raperda perubahan APBD tahun 2019

DPRD dan Pemkot Depok Bahas Raperda perubahan APBD tahun 2019

Inilahdepok. Id – Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Pemerintah Kota Depok menggelar Rapat Paripurna, Senin (12/8/2019).

Paripurna itu dalam rangka penandatanganan Persetujuan, terhadap Raperda perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 di gedung DPRD Depok.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Depok, Edi Masturo mengatakan, dasar bagi perubahan APBD yang dapat dibenarkan oleh peraturan pemerintah adalah realisasi semester pertama APBD apabila terjadi; perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (kua); keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar perangkat daerah, antar unit dalam perangkat daerah, antar program, antarkegiatan, dan antar jenis belanja; keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran(silpa); serta keadaan darurat dan atau keadaan luar biasa.

Lebih khusus, keadaan yang menyebabkan silpa tahun sebelumnya digunakan dalam tahun berjalan adalah untuk; menutupi deficit anggaran; mendanai kewajiban pemerintah daerah yang belum tersedia anggarannya; membayar bunga dan pokok utang atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD, melunasi kewajiban bunga dan pokok utang; mendanai kenaikan gaji dan tunjangan pegawai asn akibat adanya kebijakan pemerintah; mendanai program dan kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan mendanai kegiatan yang capaian sasaran kinerjanya ditingkatkan.

Pelantikan DPRD Depok Tiga September, KPU: Tunggu Fatwa KPU RI

ilustrasi pelantikan

Inilahdepok.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Jawa Barat menyatakan pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok periode 2019-2024 akan dilantik pada 3 September 2019 mendatang.

Ketua KPU Depok Nana Shobarna menjelaskan, jadwal pelantikan 50 anggota DPRD terpilih tergantung fatwa dari KPU RI.

” Tergantung fatwa dari KPU RI. Kalau mendapatkan fatwa itu dalam waktu dekat ini, Insya Allah gak ditunda,” jelas Nana, Sabtu (10/8/2019).

Terkait adanya kasus pemecatan salah satu calon anggota DPRD Depok dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yaitu Babai Suhaimi. Nana menjelaskan,  tidak ada kaitan dengan hal itu.

Ia mengatakan pelantikan ini sudah  dijadwalkan sesuai KPU RI. Meski harus menunggu konfirmasi kembali jadwal pelantikan 50 anggota DPRD periode 2019-2024.

“Tapi saya optimis di tanggal 3 September 2019 tetap dilaksanakan pelantikan 50 Anggota DPRD Depok terpilih,” kata Nana.

HUT ke10, Imigrasi Depok Gelar Donor Darah

Kantor Imigrasi kelas II Depok menggelar donor darah dalam rangka HUT ke-10

Inilahdepok.id- Dalam rangka memperingati HUT Imigrasi Kelas 2 Kota Depok ke 10, menggelar acara bakti sosial donor darah. Bakti sosial ini digelar di Kantor Imigrasi, Kota Kembang, Sukmajaya, Kota Depok, Senin (30/7).

Kepala Imigrasi Depok, Dadan Gunawan mengatakan kegiatan donor darah ini mendapat dukungan dari PMI Kota Depok. Setidaknya ada 45 kantong darah didonorkan. “Bagi peserta yang donor tidak hanya dari kalangan internal namun eksternal dari luar pegawai imigtasi dari kalangan vertikal Kota Depok ikut melakukan donor darah juga,” katanya, Senin (30/7/2018).

Dalam HUT ke 10 Imigrasi Kota Depok pihaknya telah melakukan banyak perkembangan dalam memberikan pelayanan. “ Sekarang tidak hanya masyarakat bisa daftar membuat paspor, tapi juga ada sistem jemput bola mengantarkan paspor yang sudah jadi langsung ke rumah pembuat langsung,” tukasnya.

Berdasarkan sesuai tagline Kemenkumham dalam pelayanan berjalan profesional, akuntabel, sinergitas, transparan dan inovatif.  “Untuk Keimigrasian sendiri ada moto pelayanan Smile. Untuk itu Imigrasi Kota Depok juga dapat menyesuaikan berkontribusi di lingkungan Kota Depok, melalui sistem pelayanan online, unggul dalam pelayanan, dan mendukung kenyamanan Kota Depok,” tutupnya.  (cz/id)

 

Sahat Farida: Sukseskan Pendataan Pemetaan Mutu Pendidikan

Sahat Farida Berlian, Anggota DPRD TKT II Kota Depok (Fraksi PDI Perjuangan ), saat melakukan kunjungan ke SDN Maruyung, Limo Kota Depok beberapa waktu lalu

inilahdepok.id – Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Dikdasmen No 21/D/PO/2018 Tentang Pemetaan Mutu Pendidikan Tahun Ajaran 2018/2019, maka secara nasional dan kota Depok secara khusus wajib melakukan pendataan pemetaan mutu pendidikan. Data dan pemutakhiran data dilakukan melalui aplikasi khusus dari kementerian pendidikan dan kebudayaan.

“Data ini tolong diisi secara lengkap dan jujur, karena data inilah yang nantinya bisa menjadi rujukan potret kondisi pendidikan secara objektif.” Ujar Sahat.

Menurut Anggota Fraksi PDI Perjuangan Sahat Farida Berlian, data ini sangat diperlukan untuk mendorong kebijakan yang tepat dalam pembangunan.

“jadi kebijakan dan alokasi anggaran bisa tepat sasaran berdasarkan prioritas, entah itu tentang sarana prasarana pendidikan maupun tenaga pendidik dan kependidikan.” Jelas Sahat dalam keterangan tertulisnya.

Seperti diketahui, Depok masih memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di sektor pendidikan. Penyediaan sarana prasarana bagi sekolah yang sampai saat ini masih belum memiliki bangunan sendiri, juga penyediaan tenaga pendidik.

Dia menambahkan, Kepala sekolah, perwakilan guru, perwakilan siswa dan komite sekolah merupakan perangkat yang wajib melakukan data isian.

“Disampaikan saja data apa datanya, ga usah dibagus-bagusin. Kalo nanti data tidak disampaikan apa adanya, kita juga yang akan kerepotan.”  Kata Sahat, Hingga per 26 Juli 2018, data yang diinput oleh Depok secara keseluruhan baru 13,5%. Input data pemetaan mutu pendidikan sendiri akan berakhir di 31 Agustus 2018.

“Kita tinggal punya sisa waktu sebulan untuk pengisian data ini, jadi mohon kerjasamanya untuk semua perangkat berkewajiban untuk mengisinya. Jangan sampai ada yang bolong.” Tutur Sahat.(vip/id)

Silaturahmi Pulsar Depok Gelar Bakti Sosial di GDC

Silaturahmi Pulsar Depok Gelar Bakti Sosial di GDC

Inilahdepok.id- Silaturahmi Pulsar Depok (SPD) menggelar aksi social. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian dengan sesama sekaligus mempererat tali persaudaraan. Kegiatan sosial yang dilakukan adalah memberikan santunan dan bingkisan sekolah kepada anak yatim, pemberian 500 tajil gratis kepada pengguna jalan raya, dan donor darah di area lokasi PMI Kota Depok, Grand Depok City.

Forum silaturahmi terdiri dari Power Depok, Pulsarian, Sniper Pulsar dan NWI Depok. Ini merupakan kegiatan yang kerap dilakukan komunitas SPD.

Ketua SPD, Haris Dwi Pamungkas mengatakan kegiatan Ramadhan Peduli ini sebagai bentuk kepedulian dan rasa rasa sosial SPD kepada masyarakat sekitar. “Ramadhan Peduli 2018 adalah tradisi kami selama bertahun-tahun, kami melakukan ini bersama-sama sejak 2008. Dan tahun ini Alhamdulillah penyelenggaraan acara berlangsung lancar,” katanya, Minggu (3/6/2018).

Donasi yang diberikan didapat dari hasil penggalangan dana komunitas tersebut. Yang kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. “Donasi yang telah disampaikan kepada mereka yang  membutuhkan, ratusan ta’jil telah dibagikan kepada pengguna jalan, puluhan kantong darah pun berhasil dikumpulkan,”ungkapnya.

Dikatakan bahwa bantuan ini diharapkan dapat membantu beban sesama yang membutuhkan.  Sehingga mereka dapat merasakan indahnya keberkahan di bulan Ramadhan ini. “Ini adalah ungkapan berbagi kami, meski tak seberapa nilainya namun semoga dapat menjadi sesuatu yang berarti bagi masyarakat,” tutupnya. (id/cz)

Perda IMB Kota Depok Mandul

Weeh,... Selesai Dilantik 'Anggota DPRD Depok' Tak Ngantor
Inilahdepok.id – Peraturan Daerah (Perda)  tentang izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Depok dianggap sebatas formalitas.
Pemerintah kota dinilai belum serius menyikapi perda yang dilanggar para pengembang perumahan.

“Kebanyakan pengembang abai terhadap pelanggaran perda tersebut. Membuat lucu, pemkot justru tak bersikap. Kalau ini dibiarkan, ya sama saja pemkot juga melanggar,” Ketua Komisi A DPRD Kota Depok Nurhasim belum lama ini.
Berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2013 setiap pengembang tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan di Kota Depok.
Sebelum mengurus perizinan dan menyetor lahan sebesar 2 persen dari luas tanah yang dikuasai untuk permakaman umum kepada pemkot.
“Mandulnya pelaksanaan perda itu karena komitmen para pemangku jabatan di tingkat eksekutif minim sehingga para pengusaha dengan mudahnya melanggar,” tegasnya.(ctr/id)

Ketua DPRD Depok : Tunda Eksekusi Pasar Kemirimuka

Hendrik : SSA Bukanlah Solusi

Inilahdepok.id.-Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo pun angkat bicara terhadap aksi yang dilakukan para pedagang. Menurutnya, jika tetap dilakukan eksekusi, ribuan pedagang yang ada akan di kemanakan. Terlebih, mau memasuki bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.

“Ini kan sudah harus dipikirkan. Maka, kami harus melakukan koordinasi dengan PT. Petamburan itu, minimal menunda eksekusi tersebut, sambil memanggil mereka, kami juga akan melakukan negoisasi, Pasar Kemiri Muka itu harus tetap dipertahankan sebagai pasar tradisional, tetap dengan ditata menjadi lebih rapi lagi,” kata pria yang akrab disapa HTA ini.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini menegaskan, intinya jangan ada penggusuran, sebab ribuan orang terancam kehilangan mata pencaharian dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka dan mematikan UMKM yang ada di sana.

“Ini juga tahun politik di Depok. Jangan sampai penggurusan itu menimbulkan permasalahan baru, tidak kondusifnya di Kota Depok, ini jelas harus dipikirkan bersama-sama. Maka saya minta untuk tidak melakukan eksekusi saat ini,’”tegasnya.

Saat ini. Lanjut HTA, dirinya sudah melayangkan surat ke PN Depok dan Polresta Depok untuk melakukan penundaan eksekusi. Ia berharap agar surat tersebut juga menjadi bahan pertimbangan dalam menunda eksekusi.

Ia pun meminta agar pihak Pemkot Depok membela dan memberikan solusi untuk para pedagang. Menurut dia, solusi yang paling memungkinkan saat ini adalah menunda eksekusi.

“Mau relokasi, sampai saat ini kami juga belum tahu, ada lahan tidak. Saya tidak berfikir ada relokasi, saya mereka harus dipertahankan,” ujarnya.

Nanti dirinya akan melihat baik secara administrasi seperti apa dan serah terima dari Bogor bagaimana. Kendati sudah inkrah dan memiliki kekuatan hukum tetap. Tapi, dirinya dan DPRD akan mencoba mendiskusikan masalah ini ke pihak terkait agar ada solusi.

“Saya mau itu dipertahankan. Jika status kepemilikannya sudah inkrah dan ditetapkan oleh MA, kalau bisa pemerintah daerah bayar itu tanah dengan harga yang sesuai, jangan cuma harga yang ditentukan pihak pengembang. Bebaskan saja itu dan tetap dipertahankan sebagai pasar tradisional,” tegas HTA.

Ia mengaku terpanggil untuk menemui pedagang karena tidak ingin ada eksekusi Pasar Kemiri Muka saat ini dimana itu menjadi penghidupan mereka dan keluarganya.

“Ribuan loh nyawa. Ini menyangkut penghidupan masyarakat menengah ke bawah, pedagang-pedagang kecil terancam. Bagaimana keluarga dan anak-anak mereka. Apalagi menjelang puasa, makanya saya meminta agar tidak ada eksekusi,” ucap HTA.

Sengketa pasar ini sudah lama terjadi. PT Petamburan Jaya yang merupakan penggugat memenangkan gugatan atas Pemkot Depok. Pihak swasta tersebut mengklaim sebagai pemilik lahan pasar seluas 2,6 hektare.(ctr/id)

Qonita: Peredaran Miras Harus Diperhatikan Khusus di Depok

Ketua DPC PPP Kota Depok, Qonita Lutfiyah
Inilahdepok.id- Anggota Komisi D DPRD Kota Depok Qonita Luthfiyah meminta kepada Pemerintah Kota Depok, aparat keamanan, dan unsur masyarakat untuk memperhatikan secara khusus peredaran minuman keras (miras). 
Sehingga tidak ada lagi korban yang meninggal gara-gara menenggak miras atau oplosan.
“Intinya mohon perhatian serius kepada semua pihak terkait miras,” kata Qonita, kepada Inilahdepok.id, Sabtu (14/4).
Menurut dia, dalam agama pun miras itu dilarang dikonsumsi.
“Karena miras ini berdampak pada banyak kerugian, terutama nyawa dan kesehatan,” katanya.
Bahkan kata dia, pihaknya telah menyampaikan usulan untuk revisi Peraturan Daerah (Perda) nomor 6 tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol menjadi 0 persen.
“Kami dari Fraksi PPP DPRD Kota Depok sudah sampaikan revisi Perda miras di Depok, intinya kami menolak adanya peredaran minuman beralkohol di Kota Depok. (ctr/id)

Kalau Perlu Retribusi Angkutan Umum Dihapus

Ilustrasi

Inilahdepok.id-Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Supariyono mengatakan, retribusi angkutan umum sebaiknya dihapus oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, pada kendaraan setiap masuk Terminal Depok.

Alasan dihapus retribusi angkutan umum ini tegas Supariyono setiap tahun pendapatan asli daerah (PAD) tidak mencapai target.

“Di bawah Rp  miliar targetnya, tapi selama in retribusi tidak pernah capai target,” kata Supariyono, kepada Radar Depok, kemarin.

Politikus PKS ini menilai, retribusi angkutan umum dibayar setiap masuk Terminal Depok sebesar Rp 500. “Saya heran kok hampir setiap tahun tidak tercapai retribusi untuk PAD,” ucap dia.

Selain itu, alasan utama penghapusan retribusi menurunkan produktifitas warga atau penumpang.

Contohnya, penumpang dari arah Depok dua naik angkutan umum jurusan Depok-Pasar Minggu harus melewati terminal dan itu kata dia harus menunggu lama karena angkutan umum itu harus membayar retribusi Rp 500.”Kalau bisa dihapus atau retribusi itu skemanya harus dirubah dengan membayar harus per paket,” ulasnya. (irw)

Pelanggan PDAM Tirta Asasta Perlu Ditingkatkan

Ilustrasi

Iniahdepok.id- Sekretaris Komisi B DPRD Kota Depok, Bernhard perlu ada peningkatan pengunaan air bagi warga Depok dari PDAM Tirta Asasta milik Kota Depok. Karena kata dia, penambahan pelanggan bisa menambahkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Depok.

Pada saat ini yang menjadi permasalahannya adalah warga lebih memilih mengambil air langsung dari tanah. “Ketimbang menggunakan air yang berasal dari PDAM, karena pajak yang dikenakan untuk air tanah lebih murah dari biaya penggunaan air yang berasal dari PDAM,” kata Berhard,Kamis(22/3).

Oleh karena itu, perlu menaikkan pajak air tanah di Kota Depok dengan diimbangi juga peningatan layanan PDAM yang diberikan ke masyarakat. Diharapkan pula terjadi peningkatan pengguna air yang berasal dari PDAM Titra Asasta Kota Depok.

Kemudian, untuk meningkatkan pengguna air yang berasal dari PDAM Tirta Asasta Kota Depok dalam perizinan IMB harus ada rekomendasi dari PDAM Tirta Asasta Kota DEPOK,” ucap Bernhard.(ctr/id)