Tim Hukum Nasional SOKSI Layangkan Somasi Terbuka atas Penyalahgunaan Nama Organisasi

  • Bagikan
Tim Hukum Nasional SOKSI Layangkan Somasi Terbuka atas Penyalahgunaan Nama Organisasi

3. Menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia disingkat SOKSI dan masyarakat luas dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya somasi.

Jika somasi ini tidak dipenuhi dalam waktu yang ditentukan, Tim Hukum Nasional SOKSI menyatakan akan menempuh jalur hukum pidana, perdata, maupun administratif.

Tim Hukum Nasional SOKSI juga memperingatkan bahwa upaya organisasi DEPINAS SOKSI untuk menampilkan namanya sebagai singkatan dari “Dewan Pimpinan Nasional SOKSI” adalah tindakan yang memanipulasi kesan seolah-olah mereka adalah representasi sah dari SOKSI, padahal secara hukum mereka adalah entitas berbeda.

Baca Juga :  Tanpa SPG Cantik, Mall Hewan Kurban Haji Doni di Kota Depok Diborong Ratusan Sapi Dari Kalangan Pelajar

Hal ini dinilai berpotensi menyesatkan mitra kelembagaan, pemerintah, dan masyarakat, serta merusak kredibilitas organisasi SOKSI yang sah di mata publik.

Untuk diketahui, legalitas Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia disingkat SOKSI sebagai ormas yang sah tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU.0000578. AH. 08.Tahun 2023 tanggal 26 April 2023 jo Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor :AHU-0000901.AH.01.08. Tahun 2018 Tanggal 22 November 2018 jo Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0033252.AH.01.07.Tahun 2016 Tanggal 17 Maret 2016.

Baca Juga :  Mahasiswa PNJ Pamerkan Hasil Inovasi di Ajang 2nd PBL Expo

Sedangkan organisasi DEPINAS SOKSI sendiri memiliki pengesahan tersendiri melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.0011285.AH.01.07 Tahun 2020, dan karena itu tidak memiliki hak hukum untuk menggunakan nama Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia disingkat SOKSI dalam bentuk apapun.***

 

Tim Hukum Nasional SOKSI , Somasi Terbuka , Penyalahgunaan, Nama Organisasi

  • Bagikan