Lalu “sampai ke hulu bekerjasama dengan petani dan koperasi pangan di wilayah lain di Indonesia,” ungkap Ade.
Dengan adanya BUMD Pasar ini lanjut Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bahwa Pemerintah Kota Depok mempunyai instrumen yang lebih kuat untuk mengkontrol harga pangan.
“Jadi Kota Depok tidak tergantung fluktuasi harga di pasar untuk komoditi yang sensitif terhadap inflasi,” ungkap Ade.