- F054952CEF20F0CD41E9111C0F7F3DC2

Ini Respon Kemenko PMK Soal Sinetron Suara Hati Zahra

  • Bagikan

Inilahdepok. id – Sinetron Suara Hati Istri Zahra merupakan sinetron yang ditayangkan oleh stasiun televisi swasta ini menuai kecaman dari masyarakat. 

Viral di media sosial degan pemeran utama, Lea Ciarachel Forneaux yang masih berusia 15 tahun tetapi melakoni peran sebagai istri ketiga.

Menanggapi hal ini Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika Putri mengatakan, sinetron dengan pemeran anak di bawah umur itu bisa membawa pengaruh buruk di masyarakat.

Pengaruh buruk yang bisa timbul dengan adanya sinetron tersebut, tambah Femmy, adalah perubahan prespektif terkait perkawinan anak.

“Adanya penayangan sinetron bertema dewasa yang mengangkat pemeran utama anak di bawah umur itu akan membuat masyarakat beranggapan perkawinan anak dan eksploitasi anak menjadi hal yang lumrah,” kata Femmy, dilansir dari situs resmi Kemenko PMK, Senin (7/6/2021).

Femmy menegaskan, sinetron seperti itu sangat tidak mendidik masyarakat bahkan bisa merusak anak.

Gambaran sinetron seperti itu, menurutnya, sangat bertentangan dengan upaya pemerintah untuk mencegah perkawinan anak.

“Pemerintah berkomitmen penuh untuk mencegah perkawinan anak. Pemerintah juga sudah memiliki aturan yang berusaha untuk mencegah perkawinan anak. Di antaranya yaitu UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Anak,” tegasnya.

Pemerintah Komit Cegah Perkawinan Anak 

Selain itu, tegas dia, pemerintah dalam hal ini Bapennas dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) juga sedang merancang Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak.

Femmy mengatakan, pencegahan perkawinan anak bisa dilakukan dengan komitmen seluruh pihak, tidak hanya Kementerian dan Lembaga, tetapi unsur masyarakat juga sangat dibutuhkan.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dan butuh kerja sama dari mitra pembangunan.Mudah-mudahan kita bisa fokus ke depan di 2022 ini untuk pencegahan perkawinan anak yang memang sudah ada di strategi nasionalnya,” terangnya.

“Upaya yang akan dilakukan pemerintah dengan adanya strategi nasional mulai dari optimalisasi kapasitas anak, kemudian lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak, aksesibilitas dan perluasan layanan, penguatan regulasi dan kelembagaan. Kemudian penguatan koordinasi pemangku kepentingan dari pusat sampai daerah,” pungkas Femmy.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *