- F054952CEF20F0CD41E9111C0F7F3DC2

Cimahi Terkendala Buang Sampah ke Legok, Asep: Bisa Dibantu Subsidi

  • Bagikan

Inilahdepok. id – Anggota Pansus II DPRD Jawa Barat Asep Arwin Kotsara menjelaskan, ada beberapa persoalan yang menjadi kendala bagi pemerintah kota Cimahi membuang sampah ke TPPAS Legok Nangka ini.

Seperti pengangkutan sampah, biaya pemrosesan akhir, biaya tiping fee, dan lainya. Meski begitu, pemeritah kota Cimahi komitmen untuk membuang sampah ke TPPAS.

“Kota Cimahi komitmen membuang ke TPPAS Legok Nangka sebesar 150 ton perhari,” kata Asep melalui keteranganya, Kamis (20/5/2021).

Dari persoalan yang ada di Kota Cimahi terkait pembuangan sampah, kata dia, bisa diselesaikan dengan bantuan pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sebab, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan subsidi untuk dana pembuangan sampah 30 persen hingga 49 persen.

Sehingga Kota Cimahi bisa membuang sampah ke TPPAS Legok Nangka lebih dari 150 ton perharinya.

“Saya kira Kota Cimahi bisa lebih buang sampah ke TPPAS Legok Nangka bisa lebih dari 150 ton perhari dengan bantuan subsidi dari Pemrov Jabar,” kata Asep.

Asep melihat kondisi anggaran yang ada di Kota Cimahi untuk membuang sampah ke TPPAS Legok Nangka bisa mencapai Rp 14 miliar lebih pertahunnya untuk tiping fee-nya saja. Belum lagi kata dia, biaya pengakutan dan lainya.

“Untuk anggaran biaya buang sampah pertahun Kota Cimahi ke Legok Nangka bisa sebesar RP 23 miliar lebih. Kita melihat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Cimahi di 2020 sebesar Rp 370 miliar. Lalu belum lagi biaya pengangkutannya,” kata dia.

Perlu diketahui Kota Cimahi sekarang ini membuang sampah di TPAS Sari Mukti. Berdasarkan keterangan dari plt Wali Kota Cimahi Ngatiyan sampah dari Cimahi tidak semua diangkut ke TPPAS Legok Nangka.

Hal ini berkaitan dengan biaya pemrosesan akhir, termasuk biaya tipping fee sampah di TPPAS Regional Legok Nangka yang lebih mahal dari TPAS Sari Mukti.

Selain itu, untuk lokasi TPPAS Legok Nangka cukup jauh dari Kota Cimahi, yakni di Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung sehingga otomatis biaya pengangkutannya menjadi lebih mahal.

Acara Pansus II DPRD Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh Wakil Ketuanya yakni M. Faizin juga didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat, Prima Mayaningtyas.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *