Depok Menggugat

Depok Menggugat

Pesta Demokrasi berupa pemilihan kepala daerah (walikota Depok) untuk periode 2020-2025 akan segera di gelar pada akhir tahun 2020 ini. Walaupun di tengah pandemic Covid 19 yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, namun pesta demokrasi tiingkat Kota Depok direncanakan akan tetap berlangsung.

Sejak awal tahun 2020, bahkan pertengahan 2019 kita sudah melihat berbagai macam spanduk, baliho, poster, dari beberapa orang tokoh masyarakat ataupun petahana yang sudah mencoba untuk “promosi” (kalau tidak mau dibilang curi start kampanye) dirinya sebagai bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Depok. Baliho, Spanduk, Poster itu bertebaran di sepanjang jalan protocol dengan menampilkan senyum mesra dan simpatik dari masing-masing individu yang akan maju mencalonkan diri sebagai Walikota dan Wakil Walikota Depok periode 2020-2025.

Sejujurnya saya menaruh harapan yang cukup besar melihat banyaknya baliho, spanduk, dan poster para tokoh masyarakat yang bermunculan tersebut, karena di dominasi oleh tokoh-tokoh muda Kota Depok, sebut saja Farabi A Rafiq dari Partai Golkar, Ahmad Riza Al Habsy dari PDIP, Rama Pratama dari PKS, Bayu Adi Permana dari Garbi, Imam Budi Hartono dari PKS, dan beberapa tokoh lainnya yang wajahnya sempat muncul di jalan-jalan protocol Kota Depok. Harapan akan munculnya seorang pemimpin baru, muda, dan segar bagi pembangunan dan perkembangan kota Depok tercinta.

Bacaan Lainnya

Orang-orang muda ini diharapkan mempunyai pengalaman dan pemikiran yang berbeda dengan generasi “tua” yang sebelumnya memimpin kota Depok selama beberapa periode. Harapan ini membuat saya bersemangat melihat Pilkada Kota 2020 yang akan diramaikan oleh generasi penerus, generasi muda, yang fresh dan diharapkan mempunyai pemikiran yang lebih maju serta mempunyai semangat yang baru juga untuk kemajuan Kota Depok.

Namun Harapan itu seketika sirna, ketika melihat kenyataan bahwa partai-partai penguasa DPRD Kota Depok justru mencalonkan wajah-wajah lama untuk calon walikota dan wakil walikota Kota Depok 2020-2025. PKS mengusung Muhammad Idris (Walikota Petaha), Sementara Gerindra dan PDIP mengusung Pradi Supriatna (Wakil Walikota Petahana). Saya berpikir ini merupakan suatu IRONI bagi warga kota Depok. Warga Depok “dipaksa” memilih pemimpin yang lama alias pemimpin 4L (Lu Lagi-Lu lagi) oleh DPRD Kota Depok, untuk periode 5 tahun yang akan datang. Kenapa dikatakan ironi ? karena pertama ; warga Depok tidak diberikan keleluasaan untuk memilih pemimpin yang benar-benar baru untuk memimpin kotanya, DPRD hanya menyodorkan pemimpin 4L atau pemimpin DAUR ULANG dari rezim sebelumnya “Lu pilih Walikota LAMA, atau Lu Boleh Pilih Wakil Walikota LAMA” buat jadi pemimpin 5 tahun ke depan.

Ironi yang kedua adalah hak warga Kota Depok untuk mendapatkan pemimpin yang baru, dengan semangat baru, program baru, kebijakan baru, seperti dikebiri oleh anggota DPRD Kota Depok dengan memaksakan warga Depok untuk memilih antara Walikota dan Wakil Walikota lama/petahana, yang merupakan satu kesatuan rezim kepemimpinan Kota Depok periode yang lalu 2015-2020 yang sama-sama sudah bisa kita nilai prestasi nya.

Sama sekali tidak terlihat semangat untuk pembaharuan atau perubahan Kota Depok, yang terlihat hanya semangat mempertahankan hegemoni kekuasaan dengan berbagai macam fasilitas dan kemudahan yang mereka nikmati selama ini. Rakyat Kota Depok hanya dijadikan objek politik (sapi perahan) yang akan “diperah” suara nya 5 tahun sekali untuk melegitimasi langgeng nya kekuasaan rezim yang berkuasa untuk periode 5 tahun yang akan datang.

Kota Depok yang merupakan salah satu wilayah penyangga Ibukota Jakarta, harusnya dapat mengambil kesempatan untuk tampil sebagai salah satu kota yang maju dan menonjol di Indonesia, apalagi di Kota Depok juga terdapat salah satu Universitas ternama di negeri ini yaitu Universitas Indonesia, dan ada juga beberapa kampus swasta yang cukup memiliki nama secara nasional yang terdapat di Kota Depok. Depok harusnya bisa menonjol sebagai kota Ilmu Pengetahuan, Kota Pelajar, Kota pusat riset yang bisa menjadi rujukan ataupun acuan kota-kota lainnya di Indonesia apabila Kota Depok mampu memaksimalkan Kerjasama dengan Lembaga-lembaga Pendidikan berkualitas dan ternama yang ada di Kota Depok.

Pada kenyataan nya Kota Depok justru seringkali kita lihat hanya sebagai objek penderita bagi kemajuan dan pembangunan Kota Jakarta. Mulai dari masalah sampah, kemacetan, sampah, sampai permasalahan social dan kriminalitas yang terjadi. Kota Depok yang dicanangkan sebagai “Kota Layak Anak” justru mencatat rekor kasus kekerasan seksual pada anak yang cukup tinggi.

Pada periode 2019-2020 saja berdasarkan catatan KPAI dan laporan Kepolisian terdapat 2.700 kasus kekerasan seksual pada anak. Sebuah ironi yang sangat menyedihkan bagi kota yang mendapat penghargaan sebagai ‘Kota Layak Anak”, ataupun dalam hal penanganan Pandemi Covid 19, pemerintah kota Depok yang mencanangkan program “Kampung Covid 19” justru sekarang merupakan wilayah yang memiliki zona merah penularan Covid 19 terbanyak di Propinsi Jawa Barat berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat.

Ironi-ironi pembangunan dan kebijakan ini hanya sedikit “potret” kebijakan-kebijakan yang seringkali salah arah dan akhirnya menjadi tidak efektif bagi kemajuan Kota Depok tercinta.

Menjelang pendaftaran dan penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok 2020-2025 yang hanya tinggal hitungan minggu oleh KPUD Kota Depok, Kita hanya berharap ada semangat perubahan yang yang bisa dicetuskan oleh partai-partai dengan suara “menengah” di DPRD kota Depok yang sampai saat ini belum memutuskan pasangan calon yang akan mereka usung, untuk dapat mendengarkan aspirasi Rakyat Depok, melihat realita dan mematahkan hegemoni partai-partai penguasa DPRD Kota Depok dengan mengusung calon Walikota dan Wakil Walikota alternatif, poros ketiga, pasangan pemimpin muda, atau apapun namanya untuk kemajuan dan perubahan Kota Depok yang sama-sama kita cintai ini.

Apabila nanti nya KPUD Kota Depok menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota nya adalah Walikota Petahana VS Wakil Walikota petahana, maka saya menyarakan agar “TIDAK PERLU ADA PILKADA DI KOTA DEPOK” Sebaiknya KPUD langsung mensahkan saja Pasangan Walikota dan Wakil Walikota yang Lama menjadi Walikota dan Wakil Walikota yang baru, Kemudian Dilantik oleh DPRD Kota Depok untuk masa 5 tahun yang akan datang.

Anggaran untuk Pilkada Kota Depok sebaiknya dialihkan saja untuk membangun Fly Over di jalan Dewi Sartika, Pelebaran jalan Raya Sawangan, atau Pelebaran jalan Citayam, itu akan lebih memiliki dampak yang signifikan bagi kesejahteraan dan kemajuan Depok dibandingkan menyelenggarakan Pilkada hanya untuk memilih pemimpin 4L (Lu Lagi-Lu Lagi).
AYO DEPOK BISA 2020!!!

(t/id)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *