- F054952CEF20F0CD41E9111C0F7F3DC2

Terobosan Panwaslu Depok Untuk Mempercepat Proses Hitung Pilgub Jabar

  • Bagikan
Teknologi terbaru pembuatan aplikasi untuk mempermudah proses penghitungan suara Pilgub Jabar di Depok

Inilahdepok.id- Untuk mempermudah proses penghitungan saat Pemilihan Guberbur Jawa Barat (Pilgub JabarI pada 27 Juni nanti, Panwaslu Kota Depok membuat aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pungut Hitung (Sipitung) Kota Depok. Fungsi dari a (TPS), kemudian sebagai data pembanding Panwascam direkap tingkat kecamatan dan Panwaslu di tingkat kota.plikasi ini adalah untuk mengetahui data-data hasil pungut hitung di tiap Tempat Pemungutan Suara “Sebenarnya fungsinya ke pengawasan hasil dari pungut hitung itu sendiri,” kata Ketua Panwaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana, Kamis (21/6/2018).

Untuk se-Indonesia dari Bawaslu RI menggunakan aplikasi Sislo Pilkada yang lebih kompleks dan dipakai juga oleh Panwaslu di kabupaten/kota. “Jadi Sipitung ini khusus untuk Depok, tidak bisa digunakan di luar Depok. Untuk tingkat kota, kami yang inisiatif membuat aplikasi ini, bisa dibilang hanya Depok yang punya,” tukasnya.

Aplikasi tersebut berisi data-data yang berada dalam formulir C1, mulai dari data pemilih, data suara sah, kertas suara yang digunakan, termasuk data perolehan suara pasangan calon. Nantinya, sambung Dede, yang menginput data tersebut adalah pengawas TPS, nantinya admin di tiap kecamatan yang diambil dari staf tiap Panwascam akan membuatkan user name dan password kepada seluruh pengawas TPS di masing-masing kecamatan. “Jadi tiap pengawas TPS punya user name dan password  yang berbeda-beda. Nanti, mereka yang bertugas di tiap TPS menginput data untuk Sipitung, hasilnya berapa, nanti mereka yang menginput sendiri,” ucapnya.

Kendati nantinya akan memiliki validitas data yang akurat. Namun, Dede menegaskan, data tersebut hanya dipergunakan di internal Panwaslu Kota Depok untuk kepentingan pengawasan. “Paslon kan diberi formulir C1 oleh KPPS, itu sumber data mereka, ecara resmi malah diberikan. Data dari Sipitung ini untuk  internal Panwaslu Kota Depok,” tegasnya.

Namun, jika ada yang berkepentingan terhadap data itu, bisa meminta secara resmi ke Panwaslu, karena Panwas tidak berhak merilis data hasil dan yang berhak itu KPU provinsi, meskipun pihaknya tahu hasilnya, tapi hanya digunakan di internal Panwaslu Kota Depok untuk kepentingan pengawasan dan bukan untuk menyatakan siapa yang menang dan kalah. “Bukan itu domain kami, hanya mengawasi dimana data ini otentiknya adalah sekian, sehingga tetap otentik hingga direkap kota. Jadi ketika ada perbedaan antara hasil KPU dengan yang direkap Panwaslu, tentu akan dipertanyakan dulu, kenapa berbeda, berbedanya di mana, nanti tolong di croscek apakah kami yang salah hitung atau KPU yang salah input saat pleno. Makanya itu gunanya aplikasi ini me-recheck, bisa jadi mereka yang salah atau kami yang salah,” paparnya.

Untuk menjaga ke otentikan data, lanjut Dede, pihaknya menggunakan tiga kendali, yakni input aplikasi, foto C1 plano dan terakhir mengecek C1 aslinya. Idealnya, data itu sama semua, baik di aplikasi, C1 plano maupun C1 fisik dimana seluruh sumbernya dari TPS. “Sebelumnya pada Pilkada Depok 2015 hanya menggunakan dua kendali, foto dan foto copy lembaran c1 yang diinput manual. Prinsipnya aplikasi ini untuk memudahkan, bukan menghilangkan salah satu tahapan. Mungkin kedepannya bisa disempurnakan,” tutupnya. (cz/id)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *