- F054952CEF20F0CD41E9111C0F7F3DC2

Jalan Margonda akan Diterapkan Berbayar, Inilah Kata Kadishub Depok

  • Bagikan
Sejajar Rel Kurangi Beban Macet Margonda
Inilahdepok.id- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan membuat Jalan Margonda berbayar di beberapa ruas. Jalan berbayar ini akan diimplementasikan dengan metode Electronic Road Pricing (ERP). 
Tujuan ERP ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan di jalan tersebut.
Menangapi hal ini Kadishub Kota Depok Dadang Wihana, Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum ada komunikasi demgan Dishub Depok terkait ERP yang akan diterapkan diruas jalan Margonda Depok.
“Belum ada komunikasi, saya kurang paham informasinya mereka (Pemrov) akan membuat kajian,” tutur Dadang.
Menurut Dadang, Kota Depok belum berpikir terkait program ERP di Jalan Margonda karena ruas jalannya pendek dan kondisinya banyak keluar masuk jalan pemukiman.
“Tapi nanti kita tunggu saja seperti apa arahan kebijakan Pemrov  (Dishub Jabar). Nantinya harus dibahas bersama di BPTJ,” ulas mantan Camat Sukmajaya ini.
Sebab itu ERP diimplementasikan di ruas Jalan Margonda maka harus diawali dengan kajian terlebih dahulu. Apakah berdampak pada positif untuk perbaikan kinerja lalu lintas atau seperti apa. Sebab menurut Dadang, ERP ini banyak aspek yang harus dilihat.
“Terlebih status Jalan Margonda itu terbagi tiga segmen, pertama jalan Kota, segmen kedua jalan Nasional, dan segmen 3 jalan provinsi. DKI Jakarta pun saat ini baru akan dimulai, dengan perencanaan yang cukup panjang,” tuturnya.
Terpisah, Anggota Komisi C DPRD Kota Depok Azhari menilai, Jalan Margonda diterapkan berbayar tidak manusiawi, tidak relevan,  dan tidak masuk akal.
Jelas dia, tidak manusiawi ini masyarakat harus dibebankan untuk membayar bila melintas jalan tersebut.  Bahkan, apakah jika diterapkan berbayar akan mengurangi kemacetan di Jalan Margonda.
“Tidak masuk akal jalan itu berbayar. Kan bukan jalan tol,” kata Azhari.
Menurut dia, diterapkan jalan berbayar ini apakah Pemerintah kekurangan uang dengan membuat program tersebut.
“Tentu ini mencekek masyarakat, itu kan belum jelas apakah diterapkan roda dua atau roda empat saja yang melintas,” katanya. (ctr/id)
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *