- F054952CEF20F0CD41E9111C0F7F3DC2

Pemkot Depok Pertahankan Pasar Kemirimuka dari Eseskusi Pengadilan Negeri

  • Bagikan
Suasana salah satu sudut pasar kemirimuka kotadepok

Inilahdepok.id- Pemerintah Kota Depok akan akan mempertahankan lahan Pasar Kemirimuka dari PT. Petamburan yang menang di Pengadilan Negeri Depok. Langkah yang dilakukan Pemkot Depok melalui Bagian Hukum akan mengugat kembali ke PT. Petamburan.

Sebab, keterangan Kepala Bidang Keuangan Daerah (BKD) Nina Suzana, memiliki bukti baru yang menjadi bahan gugatan kepada pihak perusahan tersebut yang mengunakan hak sementara lahan tersebut.
“Kita gugat kembali karena ada bukti baru, yang jelas Bagian Hukum Pemkot Depok yang menanganinya. Kami tetap mempertahankan lahan pasar Kemirimuka karena melihat hajat banyak orang,” kata Nina.
Lahan Pasar Kemirimuka dengan luas 2,6 hektar sejatinya sudah diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Bogor ke Pemkot Depok. Artinya, lahan pasar itu milik negara.
“Hak guna pemakaianya PT. Petamburan dari Pemkab Bogor masanya sudah habis. Otomatis balik lagi ke negara,” ucapnya.
Terpisah, Kabag Hukum Pemkot Depok Selviadona menegaskan bahwa
terkait perkara hukum Pasar Kemirimuka memang sudah incraht alias berkekuatan hukum tetap.
Bahkan, Pengadilan Depok memang berencana melakukan esekusi pasar tersebut.
Namun, Pemkot Depok meminta untuk dilakukan penangguhan esekusi pasar.
“Pak Walikota Depok sudah berkirim surat ke kepala PN Depok untuk meminta penangguhan eksekusi,” ucap perempuan yang sering disala Dona.
Hal sama pun dikatakan Walikota Depok Mohammad Idris bahwa pihaknya telah melayangkan surat ke Pengadilan Negeri untuk menunda eksekusi Pasar Kemirimuka.

“Kami menulis surat ke PN terkait penundaan dasarnya adalah permohonan dari Kepala BPN Pusat dan Menteri ATR untuk dilakukan penundaan terhadap eksekusi Pasar Kemirimuka,” ujar Idris saat bebersih Situ Bojongsari, Minggu (1/4).

Lebih lanjut Idris menegaskan, lahan Pasar Kemirimuka merupakan milik negara yang tidak mungkin dikuasai oleh pihak swasta.

“Kalau pun pahitnya ini tidak bisa tembus, tetap PT Petamburan harus membangun pasar tradisional, siapapun pelaku pedagangnya di sana yang jelas harus pasar rakyat karena itu sudah tertera dalam Perda RTRW dan itu tidak bisa diubah,” ungkapnya.

Dengan begitu, sambungnya, Pasar Kemirimuka akan tetap ada meskipun nantinya dikelola oleh pihak ketiga bukan pemerintah. Baginya, pemerintah tidak ada urusan namun yang terpenting para pedagang bisa berjualan kembali.

“Mereka (pedagang,) bisa eksis untuk perekonomian di sana, karena sumbangan PAD terbesar adalah Pasar Kemirimuka dari sekian pasar,” ungkapnya.

Dengan adanya keputusan eksekusi itu, pihaknya juga akan menarik seluruh personelnya yang ada di Pasar Kemirimuka seperti kepala UPT pasar yang akan dinon job kan dan dipindah jabatannya.

“Penundaan eksekusi tinggal menunggu surat dari Kapolres terkait penundaan dari sisi pengosongan. Kalau dari sisi deklarasi pengalihan asset akan tetap dilakukan, hanya sekedar dideklarasikan bahwa tanah ini saat ini dikelola oleh PT Petamburan bukan lagi oleh pemerintah. Bukan pengosongan, kalau pengosongan Pak Kapolres juga tak setuju. Insha Allah Pasar Kemirimuka akan tetap ada,” pungkasnya.(ctr/id)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *