- F054952CEF20F0CD41E9111C0F7F3DC2

70 Pejabat ASN Pemkot Depok Laporkan Harta Kekayaan ke KPK

  • Bagikan
PNS Boleh Kerja Dirumah, Ini Tanggapan Walikota Depok

Inilahdepok.id- Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) memberikan dispensasi waktu sepekan kepada Apratur Sipil Negara (ASN ) di Pemerintah Kota Depok yang belum memberikan keterangan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Sekretaris BKPSDM Kota Depok Mary Liziawati, mengatakan, total pejabat ASN yang wajib melaporkan LHKPN ada 70 orang di jajaran Pemkot Depok. Namun, kata dia, masih ada beberapa pejabat masih dalam proses pelaporan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan secara online.

“Batas waktu sudah habis pada 31 Maret lalu. Tetapi sistemnya masih dibuka oleh KPK sehingga yang terlambat tetap masih bisa lapor,” kata Mary.

Jumlah pejabatan ASN yang belum melapor LHKPN ke KPN secara online pihaknya belum mengetahui detail.

Terpisah, hal sama juga dikatakan, Kepala Inspektorat Pemkot Depok Novarita menegaskan bahwa LHKPN batas akhir pelaporan pada 31 Maret. Tapi KPK kata dia melongarkan waktu bagi pejabat ASN yang belum melaporkan.

Menurut dia, pelaporan harta kekayaan ini sebut dia, sudah sejak 2017 , namun belum secara online. ” Di 2018 baru diterapkan sistem pelaporan online ke KPK,” kata Novarita.

Pejabat yang wajib LHKPN ini untuk eselon II dan eselon III yang menjadi pengguna Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD). “Belum ada data ke saya (Inspektorat) yang melaporkan. Kami harapkan semua bisa melaporkan ke KPK,” ucap dia singkat.(ctr/id)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *