- F054952CEF20F0CD41E9111C0F7F3DC2

Pelanggaran Hukum Di Kota Depok Meningkat

  • Bagikan
ayah tiri siksa anak tiri hingga terluka

Inilahdepok.id- Sepanjang tahun 2017 Kejaksaan Negeri Kota Depok melalui bidang bidangnya yakni Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Bidang Pidana Khusus (Pidsus) dan Bidang Pidana Umum (Pidum), telah menangani berbagai pendampingan hukum hingga penindakan. Penanangan hukum pidana ini meningkat dari tahun lalu.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok, Sufari mengatakan, secara umum pelanggaran hukum di Kota Depok khususnya di Pidana Umum meningkat. Utamanya pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

“Narkotika di Depok masih terus meningkat, ini perlu menjadi perhatian semua pihak,” kata Sufari, Jumat (22/12).

Sebagai langka antisipasi, pihaknya rutin melaksanakan program seperti Jaksa Masuk Sekolah (JMS), Jaksa Masuk Pesantren (JMP), hingga antisipasi penyalahgunaan anggaran melalui Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

“Kami rutin melaksanakan antisipasi guna mengurangi pelanggaran hukum,” kata dia.

Kepala Seksi Datun Kejari Kota Depok, Fauzi mengatakan, sejak januari hingga Desember 2017, pihaknya telah menjalani fungsinya dalam melakukan pelayanan hukum, Legal Assistence (LA), Legal Opinion (LO), Litigasi hingga Non Litigasi.

Pelayanan hukum yakni pelayanan hukum gratis bagi masyarakat dilakukan sebanyak 20 kali, sedangkan LA atau pendampingan hukum terhadap berbagai OPD yang berada di Kota Depok dilakukan sebanyak 85 kali dan LO atau pendapat hukum dilakukan 1 kali.

“pendapat hukum ini waktu itu dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan yang terjadi di Kota Depok,” kata Fauzi.

Fauzi melanjutkan, terkait non litigasi atau penagihan langsung pihaknya telah melakukan sebanyak 182 kali dan litigasi atau penagihan yang dilakukan dengan cara di bawa ke pengadilan sebanyak 7 kali.

“Umumnya litigasi dan non litigasi ini untuk penagihan yang berbentuk pemasukan untuk APBD contohnya pajak,” lanjutnya.

Berkat kinerjanya tersebut, pihaknya berhasil mengembalikan kerugian negara sebanyak Rp1.357.857.925, yang terbagi atas Jumlah kerugian negara dan pembayaran uang pengganti.

“Kerugian negara sebanyak Rp885.015.925, sedangkan pembayaran uang pengganti sebanyak Rp472.842.000,” sebut dia.

Kasi Pidana Khusus Kejari Kota Depok, Daniel de Rozzari mengatakan, sepanjang tahun 2017 Kejaksaan Negeri Kota Depok telah menangani berbagai kasus korupsi dan mengembalikan puluhan juta rupiah kerugian negara.

“Masih ada tahap penyidikan, tuntutan hingga sudah dilakukan eksekusi,” kata Daniel.

Lebih lanjut ungkap dia, masih ada tahap penyidikan yakni kasus dugaan tipikor dalam kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Depok TA 2016.

Dalam tahap penuntutan yakni tindak pidana korupsi dalam pekerjaan peningkatan jalan raya pasir putih sawangan yang dilakukan oleh kontraktor dan oknum ASN di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Depok TA 2015.

Sedangkan yang sudah di eksekusi ada tiga perkara dengan 4 terpidana korupsi, antara lain perkara pembebasan lahan dua kecamatan di Kota Depok, perkara korupsi dana FP2SMAK dan terakhir perkara jalan raya pasir putih.

“Total kerugian negara yang sudah dikembalikan antara lain Rp209.900.000,” pungkas Daniel. (ctr/id)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *