Kualitas penyelenggara Pemilu menentukan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Apabila KPU nya berkualitas sampai dengan tingkat daerah, maka warganya pun akan semakin dekat dengan kesejahteraan yang dijanjikan.
Di Depok sendiri sedang ramai pembahasan KPUD Depok yang seharusnya mempunyai kantor baru untuk menggantikan kantor yang dianggap tak layak hingga sekarang. Ketua DPRD Depok, Hendrik Tangke Allo mengungkapkan pembangunan kantor baru KPUD Depok sudah direncanakan sedari 2015, namun sampaidengan sekarang tidak jelas capaiannya. Sedangkan Wali Kota Depok, Idris Abdul Shomad terkesan mengelak dengan menjelaskan bahwa keterlambatan pembangunan gedung KPUD Depok dikarenakan ketidaksigapan eksekusi di jaman Wali Kota Nur Mahmudi, sebelumnya.
Prestasi KPUD Depok sendiri tak bisa dikatakan moncer, sebagai misal pencopotan Ketua KPUD Depok, Muhammad Hasan pada tahun 2012, kemudian kasus korupsi dana sosialisasi Pilkada 2015 oleh PPK KPUD Depok, Fajri Asrigita Fadillah. Selain itu ada juga pendapat Ketua Panwaslu Depok, Ardiansyah yang menilai kinerja KPUD Depok pada Pilkada 2015 cukup buruk diantaranya terlihat dari perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan, seperti banyak salah cetak nama pada alat peraga kampanye (APK), penyebaran APK yang tidak merata pada titik –titik strategis dan keterlambatan pembayaran honor petugas pelipat kertas suara.
Perbaikan kualitas KPUD Depok tidak bisa tidak menjadi kebutuhan menjelang Pilgub Jawa Barat 2018 mendatang, terlebih Pemilu serentak yakni Pileg dan Pilpres pada 2019 nanti.
Transparan
KPU sebagai lembaga independen penyelenggara Pemilu, sesungguhnya mempunyai kekuasaan yang terdiri dari berbagai kewenangan. KPU bisa saja menyelewengkan kekuasaannya ini untuk berpihak kepada calon yang mengikuti Pemilu seperti yang sudah-sudah. Maka dibutuhkan good will dari seluruh pengurus KPU untuk tidak menyalah gunakan kekuasaannya.
Transparan adalah sikap yang harus dipegang KPU untuk Pemilu yang tidak hanya sekedar demokratis, tetapi berkualitas. Artinya transparansi dari para penyelenggara KPU mesti diatur sedetil dan se-rigid mungkin dari tahap –tahapan penyelenggaraan Pemilu, mulai dari sebelum hingga sesudah Pemilu. Transparan ini dapat dibuat ke dalam bentuk aturan operasional atau sistem kerja. Kenapa transparansi ini perlu, karena menurut Ratminto, Winarsih (2005) “transparansi dalam konteks penyelenggaraan publik adalah terbuka, mudah, dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti”.
Dengan sikap transparan ini, KPUD Depok diharapkan jauh dari pusaran KKN. Karena secara ketat internal KPUD Depok dari sistemnya tiap detik senantiasa terbuka kepada warga Depok. Mulai dari kehadiran pengurus dan anggotanya, waktu kerjanya sampaidengan informasi teknis dan substansi yang dibuka ke publik.
Misalnya, seputar informasi kinerja KPUD Depok dapak dilihat pada websitenya kpud-depokkota.go.id. Website KPUD Depok terlihat hampir mengikuti website KPU Pusat. Namun menjadi catatan adalah update informasinya relatif masih kurang, khususnya terkait kegiatan atau kerja dari KPUD Depok yang bersinggungan dengan kepentingan warga Depok kebanyakan.
Partisipasi Milenial
Transparan yang diterapkan oleh KPUD Depok mesti didukung dan diawasi oleh warga Depok. Berarti butuh peran dan pelibatan warga Depok ke dalam kegiatan – kegiatan yang mendukung dan mengkritisi KPUD Depok ini. Dalam sistem pemerintahan yang baik, Lafevre (1998) mengatakan dibutuhkan “sistem aktor dan bentuk baru tindakan publik yang didasarkan pada fleksibelitas, kemitraan dan partisipasi sukarela”.
Di sini KPUD Depok dituntut aktif dalam merangkul warga Depok. Sejauh ini KPUD Depok sudah mempunyai usaha untuk melibatkan partisipasi warga Depok dalam Pemilu. Namun ini baru menyentuh sebagian warga atau institusi tradisional. KPUD Depok masih mempunyai pekerjaan rumah untuk memantik partisipasi kawula muda atau pemilih pemula di Depok yang jumlahnya 67% dari total jumlah warga yang ada.
Jumlah total kawula muda atau pemilih pemula yang 67% ini tentu mempunyai karakter yang berbeda dengan pemilih sebelumnya. Mereka yang akrab disapa generasi milenial ini, dapat dikatakan sangat menyatu dengan teknologi dan kritis terhadap informasi. Berarti KPUD Depok mesti memilih media dan narasi yang pas serta tepat dengan karakter generasi milenial yang ada di Depok. Seperti melalui media sosial, youtube, instagram, twitter dan facebook.
Dalam melakukan pendekatan kepada pemilih generasi milenial ini, Ketua KPUD Depok, Titik Nurhayati sesungguhnya mempunyai peran strategis dan potensi yang cukup besar. Peran strategisnya adalah, Sis Titik dapat menjadi ikon generasi milenial Depok memilih. Mengapa?. Sedikitnya ada tiga alasan, yakni Sis Titik yang kelahiran tahun 1980 – an dapat dikategorikan generasi milenial, yang berarti Sis Titik tidak mempunyai kesulitan untuk menyesuaikan dengan bahasa atau narasi generasi milenial. Kedua, kebetulan Sis Titik hadir sebagai representasi kaum perempuan yang aktif dalam politik dengan artian penyelenggara pemilu, dengan begini Sis Titik dapat mengajak milenial yang perempuan untuk berpartisipasi dan melakukan emansipasi dalam politik, terlebih ketika berhadapan dengan kaum milenial yang pria. Dan ketiga, Sis Titik dengan berbagai pengalamannya, seperti di Komnas Perempuan dan KIPP Kota Malang dapat berbagi ilmunya seputar Pemilu kepada generasi milenial di Depok.
Terakhir, dengan peran Sis Titik yang aktif menyosialisasikan seputar Pemilu kepada generasi milenial di Depok, harapannya adalah akan semakin banyak yang memperhatikan dan mendukung peningkatan kualitas KPUD Depok yang bukan hanya pembangunan gedung baru saja. Bahkan lebih mulia lagi apabila banyak tokoh atau figur yang mengikuti Sis Titik, karena dari sini kualitas demokrasi di Depok mempunyai harapan akan semakin baik dan warganya mendekati sejahtera, merasa aman dan mendapatkan keadilan. Merdeka!!!
Ferry Batara (Ketua DPD PSI Depok)
