Sah, Dipastikan Pendapatan Dewan Naik

Molor 1 Jam Biasa? 'Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Tahun 2020

Inilahdepok.id- Jumat (18/8), Raperda Hak Keuangan dan Admintrasi Pimpinan Anggota DPRD Kota Depok sah menjadi Peraturan Daerah (Perda) di Rapat Paripurna.

Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo, menegaskan bahwa Raperda Hak Keuangan dan Admintatif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Depok ini kelanjutan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

Bacaan Lainnya

Hal ini pendapatan keuangan anggota  DPRD  Kota Depok naik. Tapi,   tinggal menunggu keputusan gubernur Jawa Barat  dan dilanjutkan Peraturan Walikota (Perwal).

Selain itu, mobil dinas yang digunakan para legislatif Kota Depok, kata Hendrik, akan ditarik dan digantikan dana trasportasi. Namun itu tadi, menunggu keputusan besaran dana yang akan diterima para wakil rakyat
ini.

“Untuk besaran pastinya tunggu keputusan gubernur dan perwal. Dan disesuaikan APBD Kota Depok,“ kata pria yang akrab disapa HTA itu,Minggu(20/8).

Sekretaris Pansus V DPRD Kota Depok, Titih Sumiati, menjelaskan jika diberlakukannya perda ini, karena memang adanya PP 18/2017. Tujuannya untuk peningkatan kinerja dewan Kota Depok. Adapun aturan ini, sebetulnya berlaku juga bagi setiap kabupaten dan provinsi.

“Juga meningkat kesejateraan. Untuk meningkatkan sosial dan budaya. Karena merupakan faktor beban tugas yang dipikul anggota DPRD,” kata Politikus PAN itu.

Penambahan tunjangan  pendapatan Anggota DPRD  Kota Depok ini, kata dia, meliputi beberapa poin. Antara lain, penghasilan pimpinan dan anggota atas keuangan reprensetasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengakapan, dan tunjangan reses.

 

Lalu, ditambah lagi, tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD
itu terdiri dari tunjangan kesehatan, jaminan kerja, kecelakaan kerja, kematian, dan tunjangan kerja dinas.  Ditambah lagi, ada tunjangan rumah pimpinan berserta perlengkapan, kendaraan.

Sedangkan untuk anggota DPRD juga dapat rumah dinas negara dan perlengakpan. “lalu tunjangan trasportasi, itu tapi disesuikan APBD dan persetujuan gubernur dan adanya perwal,” bebernya.

Wakil DPRD Kota Depok, Supariono, menyinggung soal tunjangan reses. Kata dia, tunjangan reses ini dikalikan tujuh kali repsentasi Rp2,1 juta. Jadi totalnnya sekitar Rp14 jutaan.  Sedangkan untuk makan dan minum pelaksaan reses, tanggung jawab Sekretariat DPRD Kota Depok.

“Itu untuk satu kali reses di dapil, dan belum dipotong pajak. Dana itu untuk trasport para peserta reses,“ kata Politikus PKS itu.

Mengenai tunjangan transportasi, beber dia, belum keluar jumlah detailnya.

“Setelah dilembarkan Raperda ini menjadi perda, kalau bisa saya sarankan hari ini dikembalikan secepatnya, totalnya ada 46 mobil dinas,” kata dia.

Jadi, diperkirakan jumlah pendapatan dewan kisaran Rp 36 juta itu untuk para anggota DPRD. Sedangkan pimpinan dibawah pendapatan para anggota. “Lebih rendah pendapatan unsur pimpinan, bedanya mobil anggota ditarik digantikan dana trasportasi, tapi pimpinan tidak ditarik,” ungkapnya. (ctr/id)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *