Tunjangan Dewan Tunggu Evaluasi Pemrov Jabar

Komisi C Berikan Masukan Buat Pemkot

Inilahdepok.id- Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Hak Keuangan dan Adminitratif dan Anggota DPRD Kota Depok hampir rampung dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) V. 

Karena masih menunggu hasil evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pembahasan raperda itu merupakan kelanjutan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

“Sekarang sedang menunggu evaluasi oleh provinai Jabar,” kata Sekretaris DPRD Kota Depok, Zamrowi,kepada Inilahdepok.id, Senin (7/8).

Di Pembahasan raperda, sebut Zamrowi, pendapatan para anggota legislatif kota ini akan diatur berdasarkan peraturan yang masih dalam proses.

Terlebih nantinya para wakil rakyat ini akan mendapatkan jatah dana tunjangan trasportasi yang disesuaikan dengan kebijakan pihak kepala daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Mobil dinas yang pinjam pakai dewan akan ditarik, diganti tunjangan trasportasi. Nanti besaran dana (tunjangan trasportasi)  akan ada survei terlwbih dahulu  oleh pihak konsultan,” katanya.

Hal senada diutarakan, Wakil Ketua Pansus V DPRD Kota Depok, Rudi Kurniawan, pembahasan raperda Keuangan dan adimintratif dan Anggota DPRD ini sedang finalisasi di tingkat provinsi.  Sebab, raperda tersebut merupakan lanjutan PP18 2017.

“Raperda ini akan dilanjutkan kepada Peraturan Gubernur (Pergub) dan diturunkan ke walikota untuk dibuatkan perwal,” katanya.

Raperda tentang Hak Keuangan dan Adminitratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Depok, kata Rudi, menyangkut rencana kenaikan tunjangan atau pendapatan anggota dewan.  Artinya, pendapatan wakil rakyat itu, akan diatur di dalam Perda.

“Pembahasan  Pansus V soal Hak Keuangan dan Adminitratif Pimpinan dan Anggota DPPRD Kota Depok hasilnya disesuikan dengan APBD Kota Depok. Dan, jangan melebih dari tunjangan anggota DPRD tingkat provinsi,” tutur Politikus PDI Perjuangan itu.

Kata dia, pemabahasan Raperda ini, adalah kewajiban daerah usai keluarnya peraturan pusat. Maka dari itu, mekanismenya harus dibuatkan Perda terlebih dahulu.

Ia meluruskan, pemabahasan Raperda ini bukanlah kemauan dari legislatif. Melainkan memang, pihaknya hanya menjalankan peraturan pemerintah pusat yang diimplementasikan di daerah.

Selain memang, ujar dia, selama 13 tahun, penghasilan pendapatan dewan tidak ada kenaikan. Adapun tujuan kenaikan pendapatan dewan, tak lain untuk meningkatkan kinerja para wakil rakyat.

“Tunjangan dewan yang diatur nanti yakni seperti trasportasi. Untuk  transportasi ,mobil yang digunakan dewan saat ini akan dikembalikan dan digantikan uang untuk menyewa mobil sebulan. Tapi itu tergantung hasil  peraturan yang sedang dibahas,” katanya.(ctr/id)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *