Pendapatan Pajak Kota Depok Meningkat

AKRAB : Walikota Depok Mohammad Idris bersalaman dengan Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo yang didampingi Wakil Walikota Depok  Pradi Supriatna usai rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Depok.

 

Inilahdepok.id– Jumat (4/8), rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Depok digelar dalam rangka penandatangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Bacaan Lainnya

Dalam rapat  pengesahan anggaran di ABT tersebut, ada kenaikan pendapatan dari sektor pajak 17,02 persen.

Diketahui pendapatan dari sektor pajak yang sebelumnya, tercatat Rp 2.493.841.067.532. sedangkan untuk penambahan sebanyak  RP 156.424.228.251. Jadi total keseluruhan sebesar Rp 2.661.344.854.517.

Menangapi hal ini, Walikota Depok Mohammad Idris bersyukur, akan pendapatan pajak naik.

Namun, dalam hal ini pihak pemerintah belum bisa memberikan tambahan pendapatan yang signifikan.

Tapi dalam hal penambahan memberikan  anggaran-anggaran tambahan, kata Idris belum maksimal memberikan tambahan anggaran bagi dinas.

”Kita masih menyerap anggaran  serapan masih 50 persen.Kita akan kosentrasi dalam serapan anggaran, tapi saya ingin 90 persen,” kata Idris, kepada awak media usai paripurna.

Alasan tidak sampai 100 persen, sambung Idris, karena ada beberapa faktor, ada persoalan admitrasi pelelangan, dan ada perubahan regulasi pelelangan jasa dan barang. Artinya para kontraktor sulit untuk melengkapi persyaratan pelelangan.

”Aturan teknis ini perlambat proses pelelangan, dinas dan BLP tidak berani melanjutkan, 40-50 persen dari Rp2,3 Triliun,”tandasnya.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok, Qurtifa Wijaya, mengatakan bahwa pihaknya sudah membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran, untuk Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2017 bersama para anggota dewan yang masuk dalam Banggar.

Dari hasil pembahasan ABT itu, ia menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok 2017 ini ada peningkatan dari sektor pajak sebesar Rp 156.424.228.251, yang sebelumnya Rp 2.493.841.067.532.

Jadi totalnya tambahan PAD kota ini ada Rp 2.661.344.854.517, dengan kisaran 17,02 persen terbesar dari BOS APBN.

”Ada lagi pendapatan daerah yang naik 5,29 persen dari bantuan Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta,” kata dia.

Lalu, kenaikan pendapatan ini ada di pajak daerah  sebesar Rp 38.431.553.627, retribusi daerah naik Rp 5.888.106.990. Sedangkan lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah naik  Rp 112.104.567.634. Untuk DAU, berkurang Rp 93.975.892.422 dan DAK naik 85.525.743.156

Selain itu, kata dia, di dalam pembahasan ini ada perubahan asumsi belanja tidak langsung. Antara lain, penyesuaian belanja pengawai akibat mutasi, pengalokasian kenaikan tunjangan DPRD Kota Depok dari lanjutan Peraturan Pemerntah (PP) Nomor 18 Tahun 2017, pengalokasian hibah DAK BOP PAUD, dan penyesuaian belanja tidak terduga.

Terkait perubahan asumsi belanja langsung. Politikus PKS itu berujar, guna mendanai kegiatan baru atau kegiatan yang bertambah capaian target kinerja, mendanai DAK serta bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta, menganggarkan kewajiban kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan. Lalu, pergesaran anggaran antar kegiatan.

”Dan terakhir, penggunaan SILPA tahun anggaran 2016,” sebut dia. (vip/id)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *