Visi Negara Pancasila

Visi Negara Pancasila

Bagi sebuah Negara demokratis di belahan dunia manapun pasti mempunyai konsensus atau kesepakatan sebagai urgensi dalam penyelenggaraan negaranya. Di mana kemudian kesepakatan itu harus diterima sebagai acuan secara kolektif. Termasuk juga di Negara kita Indonesia, para founding fathers sudah menempatkan Pancasila sebagai ideologi Negara merupakan kesepakatan bernegara dalam hal penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam kontek kehidupan masyarakat dibutuhkan relasi yang kuat dengan sikap toleran terhadap segala hal perbedaan-perbedan yang ada di masyarakat dan harus dikelola sebagai modal social bagi bangsa Indonesia. Dalam hal berbangsa, Pancasila menghendaki bahwa keindonesiaan yang sudah diikatkan menjadi semakin kokoh dan dalam kontek bernegara segala aktivitas kemasyarakatan dan kenegaraan harus bersumber pada konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 yang juga di dalam pembukaannya termuat sila-sila Pancasila dalam alinea ke- 4.

Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa tentunya tidak hadir begitu saja tetapi melalui sebuah proses yang mendalam bahkan melalui perdebatan panjang dalam hal keberadaannya. Di mulai dari pidato Soekarno pada tanggal Satu Juni 1945 dihadapan didang BPUPKI yang kemudian diakui sebagai hari lahirnya Pancasila dan dalam satu tarikan nafas yang tidak terpisahkan yaitu dengan hasil rumusan panitia 9 (Sembilan) yaitu piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni dan kemudian disepakati oleh seluruh komponen bangsa yang berbeda Suku Bangsa, Agama, dan Ras, saat ditetapkannya UUD 1945 sebagai konstitusi Negara pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana di dalam pembukaan UUD 1945 tercantum sila-sila Pancasila. Sehingga, ketiga momentum tersebut tidak bisa dipisahkan atau terpenggal satu sama lain. Pancasila hadir menjadi kohesifitas atas pertanyaan tentang apa staat ide (dasar Negara) yang cocok bagi bangsa Indonesia sebagaimana pertanyaan Radjiman Wedyodiningrat Ketua BPUPKI.

Bacaan Lainnya

Soekarno, dalam pidato 1 Juni menghendaki staat ide Republik Indonesia adalah sebuah Negara yang dilandasi oleh nasionalime, demokrasi dan Ketuhanan. Nasionalisme atau kebangsaan dilandasi oleh semangat adanya persatuan nasional hal tersebut karena dilihat dari akar sejarah bangsa dan realitas keindonesiaan yang begitu majemuk dan heterogen. Demokrasi, adalah preferensi tepat dalam system bernegara Indonesia yang menempatkan rakyat sebagai pihak yang tertinggi dan tidak ada pihak lain yang diminta pendapatnya selain rakyat dan Ketuhanan adalah setiap warga Negara Indonesia diwajibkan untuk memiliki agama dan mempercayai Tuhan. Sehingga jika dilihat dari tiga aspek tersebut maka Pancasila memiliki relasi yang kuat antara individu dengan individu, indivudu dengan Negara dan individu dengan Allah SWT- Tuhan pencipta alam semesta.

Tiga relasi yang dibutuhkan tersebut kemudian tentunya perlu peran Negara untuk mengatur sehingga kehadiran Negara dirasakan ada oleh warga bangsa Indonesia. Dalam hal hubungan individu dengan individu konsep silih asah, silih asih dan silih asuh menjadi hal yang relevan dalam kontek kekinian untuk menjaga harmoni sosial ditengah-tengah kehidupan masyarakat saat ini yang nampaknya semakin menjauh dari spirit tersebut. Konsep hubungan individu dengan Negara yang sudah diakomodasi dalam UUD 1945 menjadi hal yang perlu diingatkan lagi karena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah disepakati Konstitusi sebagai acuan bukan yang lain-hal ini sejalan dengan konsep Negara demokrasi konstitusional yaitu adanya jaminan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Hal menarik disampaikan oleh Moh. Hatta, dalam menentukan staat ide bagi bangsa Indoneisa adalah pernyataanya, kalau Negara ini didasarkan pada Agama maka hanya berlaku bagi satu agama saja, oleh karenanya Hatta setuju dengan konsep Negara kebangsaan yang di dalamnya mengakomodasi semua Agama yang ada karena melihat realitas religiusitas yang ada di nusantara yang kemudian ditajamkan oleh Soekarno yang menyatakan bukan saja bangsa Indonesia ber- Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknyalah  ber-Tuhan, Tuhannya sendiri sesuai dengan agamanya. Maka, menjadi jelas tentang konsep Ketuhanan Yang Maha Esa yang dimaksud dalam Pancasila adalah Negara Indonesia mempercayai adanya Tuhan dan setiap warga negaranya untuk memiliki agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing dan tentunya Negara perlu menjaminnya dengan memberikan kepastian rasa aman.

Di tengah arus globalisasi di mana kecenderungan adanya dua ideologi yang tengah menguat dalam kontek internasionalisme yaitu paham liberalisme dan paham radikalisme agama maka bagi bangsa Indonesia perlu untuk keluar dari dominasi dua ideologi tersebut dan tentunya adalah kebutuhan akan kokohnya Pancasila sebagai ideologi Negara. Liberalisme yang mengagungkan paham individualisme menghendaki adanya kebebasan yang tak terbatas dimiliki oleh setiap individu dalam sebuah Negara sehingga peran Negara menjadi sedikit dan dipraktekan dengan demokrasi mayoritas dalam kontek Indonesia selain tidak sesuai dengan budaya gotong royong juga sejatinya sudah ditinggalkan oleh Negara-negara di dunia sebagaimana diungkapkan oleh Arend Lijphart, kebanyakan pemerintah demokratis lebih menganut model konsensus atau demokrasi yang mengarusutamakan konsensus, dan hal ini sudah sejalan dengan Pancasila yang menambil jalan musyawarah mufakat sebagai pedoman dalam mengambil keputusan.

Menerapkan paham Agama, bagi Indonesia sesungguhnya hal yang sudah usang karena sama saja membuka perdebatan lama dan akan menguras energi bangsa yang tidak produktif bagi kemajuan bangsa karena lagi-lagi sesungguhnya tidak cocok dengan realitas keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia, paham primordialisme, identitas harus kita resapi bersama bahwa kita tidak bisa menampik dan menjadi keniscayaan atas segala perbedaan yang merupakan rahmat dari Allah SWT. Maka, Visi Negara Pancasila merupakan cara pandang kita dalam mengelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bahwa tidak ada staatide (konsep Negara) lain yang tepat bagi bangsa Indonesia yang secara rasional dapat memperkokoh persatuan, keutuhan dan kesatuan Indonesia dari sabang sampai merauke selain lima dasar yang ada di dalam Pancasila yang harus dipedomani dan dipraktikan secara sadar. Oleh karenanya, penting bagi segenap komponen bangsa untuk menajamkan kembali visi Negara Pancasila karena masih banyak agenda penting bagi kemajuan Negara yang harus diutamakan. Sehingga, peringatan hari lahirnya Pancasila Satu Juni Tahun 2017 menjadi momentum penting bagi kesejarahan Indonesia untuk memperkuat komitmen kebangsaan Kita dan meluruskan kembali terhadap jalan Visi Negara Pancasila.

DR Abdy Yuhana SH MH

Oleh: Abdy Yuhana

Penulis adalah : Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *