Terima banyak aduan soal ppdb, pemkot diminta tambah sekolah baru

Terima banyak aduan soal ppdb, pemkot diminta tambah sekolah baru

Inilahdepok.id- Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Depok akan dievaluasi oleh anggota DPRD Depok. Pasalnya, DPRD Kota Depok mengaku menerima banyak aduan dari warga. “Misalnya ada yang mengaku nggak punya surat keterangan miskin tapi mengatakan miskin.  Padahal kita sudah punya data base satu pintu untuk warga tak mampu,” kata anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Hafid Nasir.

Ditegaskan bahwa dengan data tersebut maka hanya yang tertera saja yang bisa masuk melalui jalur afirmasi. Sehingga tidak serta merta semua yang tidak mampu bisa masuk ke sekolah negeri. “Ini karena juga terbatas daya tampung. Kuota siswa tidak mampu diatur dalam Undang-Undang yakni sebesar 20 persen,” tukasnya.

Bacaan Lainnya

Dalam waktu dekat, pihaknya akan meminta waktu dengan Dinas Provinsi Jawa Barat terkait evaluasi pelaksanaan PPDB SMA/SMK.  Sedangkan untuk tingkat SMP dan SD juga akan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Depok. “Salah satu yang akan dibahas adalah sistem zonasi yang tahun ini diberlakukan pemerintah pusat. Sistem zonasi ini bagus untuk penyebaran siswa agar tidak kumpul di satu tempat,” ucapnya.

Pihaknya juga mendorong Pemerintah Kota Depok agar segera membangun sekolah-sekolah negeri, mengingat daya tampung yang tidak mencukupi. “Tahun ini ada tiga SMP baru yang dibangun yakni SMPN 22 di Cinere, SMPN 25 dan SMPN 26. Sedangkan tahun depan rencana mau bangun tiga SMP lagi yakni SMPN 21, SMPN 23 dan SMPN 24. Lokasi nya untuk SMPN 21 di Leuwinanggung sedangkan SMPN 23 dan 24 di Beji,” ungkapnya.

Dia menuturkan untuk tahun depan diharapkan tidak akan ada lagi sekolah filial atau sekolah pagi dan siang. Ia mengungkapkan pada  zaman era Dinas Pendidikan yang terdahulu adanya kelas filial karena pemerintah melihat animo orangtua yang tinggi ingin sekolahkan anaknya di negeri tapi tidak tertampung. “Akhirnya ketika itu dibuka kelas filial. Padahal itu tidak efektif dalam belajar. Saat ini kami ingin tuntaskan sekolah-sekolah yang menumpang agar segera bangun sehingga tidak ada konsep filial, nggak ada sekolah pagi dan siang,” paparnya.

Jika dilihat dari jumlah sekolah untuk SMP yang saat ini akan miliki 26 sekolah, menurutnya hal itu masih minim. “Untuk SMP dibutuhkan 6-7 SMP lagi. Jika bicara APK untuk tingkat SMP itu 86 persen artinya ketika ada 100 orang yang daftar,hanya 86 orang yang diterima. Sedangkan  untuk SMA, APK nya sekitar 76 persen, artinya 100 orang yang daftar hanya 76 yang diterima. Sisanya tidak tertampung, ” ujarnya.

Dirinya juga berharap kepada orangtua agar tidak memaksakan anaknya untuk masuk ke sekolah negeri. “Kami juga harus perhatikan sekolah swasta, jangan sampai sekolah swasta kosong karena minat orangtua untuk sekolahkan anaknya ke negeri itu tinggi. Harus ada kesadaran juga dari orangtua. Mereka berpikir jika sekolah negeri itu semuanya gratis, padahal kan tidak selalu begitu. Kita harus lihat juga kemampuan anaknya,” tandasnya.

Dinas Pendidikan Kota Depok sendiri akan membangun sejumlah sekolah tahun ini. Untuk sekolah dasar akan dibangun ruang kelas baru di 19 sekolah dengan total sekitar Rp 16.091.000.000 atau Rp 16 milyar 91 juta rupiah. Untuk SMP ada tiga sekolah pembangunan Ruang Kelas Baru antara lain SMP 20, SMP 25 dan SMP 26 dengan nilai total sekitar Rp 39.715.547.200 atau Rp 39,7 miliar. “Untuk pelaksanaan pembangunan nya dilakukan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok. Tahap ini prosesnya masih lelang di BLP (Badan Layanan Pengadaan),” kata Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kota Depok Sariyo Sabani.

Ia memaparkan sekolah-sekolah yang akan dilakukan rehab antara lain SD Kalibaru 2 sebesar Rp  1 milyar 171.200 juta rupiah, SD Cilangkap 3 sebesar Rp 200 juta, kemudian pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Serua1 sebesar Rp 800 juta, penyelesaian RKB SDN Bakti Jaya 1 sebesar Rp 295 juta, Rehab SDN Kalimulya 4 sebesar Rp 475 juta. Untuk SMP yang akan dilakukan pembangunan RKB (Ruang Kelas Baru) yaitu SMP 25 dan SMP 26. “Untuk SMP 25 dan 26 satu paket, sedangkan SMP 20 ada 12 lokal baru. Tahapan saat ini baru sampai di  konsultan, di tender kemudian di BLP.
Diharapkan bisa selesai Februari 2018,” jelasnya.

Dia merinci ada sekitar 11 SDN yang dilakukan rehab. Di antara nya SDN Harjamukti 1 ada  8 lokal nilai pengerjaan nya sekitar Rp  1.103.736.000,  SDN Mekarjaya 20 ada  3 lokal dengan biaya sekitar Rp 619.400.000, SD Utan jaya ada 2 lokal nilai pengerjaan sekitar Rp 483.368.000, SDN Pasir Putuh 2 ada 3 lokal dengan nilai sekitar Rp 693.553.000, SD Kalimulya 2 ada 4 lokal dengan nilai Rp 1.934.176.000, SDN Sukamaju 8 ada satu lokal sebesar Rp 514.559.854, SDN Bojongsari 2 ada  4 lokal sebesar Rp 897.959.964, SDN Pengasinan 3 ada tiga lokal sebesar Rp 693.551.999, SDN Mekarjaya 13 ada 4 lokal sekitar Rp 959.638.000, SDN Ratu Jaya 2 ada 3 lokal Rp 683.551.999, SDN Curug 3 ada  3 lokal Rp 683.552.000.

Tak hanya SD, beberapa bangunan SMP juga akan direhab antara lain SMP 11 ada 4 lokal dengan nilai Rp 721.200.000. SMP 12 ada 4 lokal dengan nilai Rp 721.200.000, dan SMP 18 ada 4 lokal yakni Rp  721.200.000. “Total pembangunan rehab dan RKB untuk tahun ini sekitar Rp  51.145.923.016. Itu naik 49 persen dibandingkan tahun 2016 lalu yang hanya berkisar Rp 29 miliar 296.791 juta. Untuk tahun ini nilai pengerjaan paling tinggi itu pembangunan SMP 25 dan 26 yang satu paket. Ada sekolah baru untuk SMP  makanya naiknya tinggi,” ucapnya.

Ia menambahkan dana tersebut menggunakan APBD 2017. Terkait misalkan ada sekolah yang mendadak roboh maka pendanaan masuknya ke Belanja Tidak Terduga. “Jika ada hal mendesak dan robohnya karena bencana maka harus disegerakan dan pembanguannya menggunakan dana BTT.  Kami juga sedang melakukan pendataan ke sekolah-sekolah yang ada di 11 Kecamatan dan mengecek langsung kesana. Supaya sekolah yang belum terdata bisa tersentuh juga,” tutupnya.(cz/id)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *