Pradi Luruskan Lahan Alun-alun Bukan Fasos-Fasum

Wakil Walikota Depok - Pradi Supriatna

Inilahdepok.id- Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna, mengatakan, pembelian lahan untuk alun-alun memang sudah dibayarkan dan lokasinya sudah disepakati oleh esekutif dan legialatif di kawasan Grand Depok City (GDC) seluas 3,5 hektar dengan biaya Rp100 miliyar.

“Kesepakatan alun-alun di tempatka di GDC, karena harga tanahnya murah dan startegis. Sedangkan dana alokasi pembebasan lahan sebesar RP160 miliyar,” ungkap Pradi, kepada Inilahdepok.id, Jumat (21/7).

Bacaan Lainnya

Selain itu, Politikus Partai Gerindra menuruskan bahwa lahan yang sudah dibeli untuk alun-alun bukalah lahan fasos-fasum.

“Enggak lah, tentu kami tidak menginginkan nantinya bermasalah dengan persoalan-persoalan hukum. Kami rasa itu sudah berangkat dari analisa objektif. Kami yakin tidak, kalau fasos-fasum yang ada di GDC setahu kami kan memang belum diserahkan, kami yakini itu tidak benar,” paparnya.

Pihaknya menargetkan untuk pembangunannya akan dimulai pada 2018. Pradi,

Ketua DPRD Depok, Hendrik Tangke Allo meyakini bahwa lahan tersebut bukan yang diperuntukkan fasos-fasum.

“Itu bukan fasos-fasum, itu ada pemiliknya, pemerintah enggak bakal berani lah apalagi anggarannya besar. Yang pasti ada pembebasan di sana, sebelum pembebasan tentu telah dilakukan kajian-kajian, itu yang kami minta pada saat pembahasan anggaran,”tandasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, jika memang nilai beli lahan alun-alun lebih murah dari anggaran yang ditetapkan, berarti pemerintah telah menghemat anggaran tersebut.

“Ya bagus dong, berarti ada efisiensi dalam pembelian lahan itu, karena harga yang ditetapkan pastinya sudah melalui pertimbangan tim apresial, enggak mungkin juga menentukan harga di sana. Kalau cuma Rp 100 miliar kan berarti ada sisa Rp 60 miliar,” katanya.

Dijelaskannya, lokasi alun-alun yang tidak dipusatkan di kawasan Margonda jauh lebih bagus dari segi transportasi. Dikarenakan, alun-alun merupakan tempat orang berkumpul dan bersoasialisasi.

“Kalau ada di Margonda tentu akan semakin macet parah. Kalau ada yang bilang jauh dari pusat pemerintah enggak juga. Karena Kota Kembang itu menjadi bagian pusat pemerintahan, ada DPRD dan Forkopimda di sana. Justeru lebih bagus karena nantinya bakal menjadi perluasan wilayah dan tidak terfokus di Margonda,” katanya.

Dikatakannya, pemerintah bisa saja membeli lahan di kawasan Margonda akan tetapi harganya bisa mencapai Rp 20 juta per meter. Hal itu tentu jauh dari alokasi anggaran, kalaupun anggraannya Rp 160 miliar dipastikan lahan yang terbeli tidak akan mencapai satu hektare.

Sebelumnya, Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Sri Utami, juga membenarkan lahan alun-alun sudah dibeli dengan seluas sekitar 3,5 hektar di GDC. Namun, untuk anggaran pembangunan alun-alun diperkirakan akan dibahas tahun depan.

“Pembahasan pembangunan fisik tahun depan sekalian pemabahasan dananya,” tutur Politikus PKS itu.

Ia menambahkan, terpenting adanya alun-alun di Kota Depok bisa menambahkan ruang terbuka hijau (RTH) di kota ini.

“Intinya alun-alun ini harus menjadi tempat RTH. Dan prisip saya harus ada ruang sosial atau ruang untuk keluarga yakni anak-anak untuk bermain,” katanya. (vip/id)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *