Raperda Tunjangan Naik, Semua Fraksi Setuju

Sidang Paripurna DPRD Kota Depok

Inilahdepok.id- Semua Fraksi  di DPRD Kota Depok menyetujui dalam pandangan soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Depok. Raperda  itu merupakan kelanjutan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

“Kami menyetujui Raperda itu dijadikan perda, karena

Bacaan Lainnya

berkaitan dengan mengatur tentang pelaksaanna hak keuangan dan admintrasi pimpinan dan anggota DPRD wajib mendasarkan dan menyesuaikan pada PP 18 tahun 2017,” ungkap Anggota Fraksi PPP Mamun Abdullah, Kamis (20/7).

Di PP 18 tahun 2017 mengatur hak-hak protokoler dan keuangan pimpinan serta anggota DPRD. Tujuanya agar semua anggota legislatif  memperoleh hak dalam melaksanakan kewajiban.

Bahkan,meningkatkan peran dan tanggungjawaban dalam melaksanakan serta kewenangan serta menjaga keseimbangan antar legislatif dan esekutif.

“Kami (Fraksi PPP ) berharap dengan adanya Raperda ini dapat menunjang kinerja DPRD Kota Depok agar lebih optimal mengemban amanat rakyat, memperjuangkan,menyerap aspirasi masyarakat serta meningkatkan kualitas dan kinerja DPRD Kota Depok,” ungkap Anggota Dewan Dapil Beji-Cinere-Limo itu.

Fraksi Golkar dalam pandanganya pun menyetujui Raperda tersebut. Alasan menyetujui Raperda itu, untuk meningkatkan kinerja anggota DPRD dalam mengemban tugas yang setiap hari selalu di dapilnya.

Seperti memenuhi undangan kegiatan atau acara di masyarakat, antara lain undagan masyarakat kematian, pengajian, maulid, pernikahan dan undangan sunatan.

“Pokonya berbagai macam undangan khususnya, tiap kali  hadir di dapil selalu memberikan bantuan di acata tersebut,” kata anggota dewan yang sering disapa Nani.

Begitu juga dengan Fraksi PAN dalam pandangan umum setuju soal Raperda tersebut. Namun, Fraksi PAN menyarankan agar Raperda ini harus memenuhi aspek yang tidak melanggar kepentingan umum.

Raperda  ini dibuat agar disesuaikan dengan aturan yang berlaku yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017 dan dengan dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 serta dikelola secara transparan dan tertib administrative.

“Kami menyetujui raperda tersebut dengan mempertimbangkan aspek-aspek kepentingan hak-hak protokoler agar dapat meningkatkan kinerja DPRD,” kata Sekretaris Fraksk PAN Titih Sumiati.

Lalu dia pun menambahkan bahwa  Fraksi PAN mengharapkan pelaksanaannya untuk mendukung peningkatan terjadinya hubungan yang baik antara legislatif  dengan eksekutif.

Dengan membuka peluang adanya koordinasi yang baik dalam rangka kerjasama secara kelembagaan agar lebih berimbang dan mengurangi dominasi antara satu dengan lainnya. (ctr/id)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *