Raperda Lanjutan PP18 Tahun 2017 dari Esekutif

Weeh,... Selesai Dilantik 'Anggota DPRD Depok' Tak Ngantor

Inilahdepok.id- Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Kota Depok, Sri Utami mengatakan dalam waktu dekat ini pihaknya akan membahas Rancangan Peraturan (Raperda) tentang kelanjutan Peraturan Pemerintah (PP) 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Wakil Rakyat tingkag provinsi, kabupaten dan kota. 

Namun dalam hal ini BPPD DPRD Kota Depok masih menunggu sutat dari Walikota Depok prihal kelanjutan PP tersebut.

Bacaan Lainnya

“Kami masih menunggu, kalau sudah akan dibahas menjadi Perda,” kata Sri Utami, kepada Inilahdepok.id,Senin (17/7).

Menurut dia, pengusulan lanjutan PP itu akan diajukan pihak esekutif yakni Pemekot Depok yang mengajukan Raperdanya ke BPPD DPRD Kota Depok.

Dalam hal ini lanjut dia, pihak legislatif ini mengajukan Raperda Inisiatif yang berkaitan dengan kebutuhan banyak. Seperti perda kota layak anak, perda pariwisata alam, dan perda peningkatan ketahanan keluarga.

“Kalau inisiatif DPRD Kota Depok kurang elok lah.  Iya karena ini amanah Undang-undang yang  harus segera dibahas. Begitu ajuan datang dari walikota akan segera kita banmuskan untuk penjadwalan paripurna,” jelasnya.

Lanjut dia menerangkan bahwa  sesuai Undang-umdang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Raperda ini tidak perlu masuk dalam Program Pembahasan Peraturan Daerah (Propemperda) sehingga bisa langsung dibentuk pansus.

“Prinsipnya kita tunggu dulu ajuan dari Walikota Depok,” ucap dia singkat. (ctr/id)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *