Soal Perppu Ormas, Depok Belum Terima Arahan

Ilustrasi Aksi Ormas

Inilahdepok.id-  Kantor Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok saat ini belum merima arahan dari pemerintah pusat atau provinsi terkait implementasi dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).  Hal itu diutarakan oleh Kepala Kesbangpol Kota Depok, Dadang Wihana. 

“Kami belum menerima arahan,” ucap Dadang.

Bacaan Lainnya

Dadang mengatakan, kewenangan izin membentuk Ormas saat ini sudah ditangani pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota tidak ada kewenangan mengeluarkan izin untuk Ormas.

“Tapi pemerintah daerah hanya diberikan kewenangan untuk pembinaam Ormas,” jelas mantan Camat Sukmajaya itu.

Kewenangan izin membentuk ormas yang sekarang resentralisasi urusan ini kata Dadang menimbulkan di daerah. Terlebih, untuk prosedur SKT pemohonan langsung ke pusat tanpa pegantar pemerintahan kota dan kabupaten yakni Kesbangpol.

“Apa yang dilakukan Kesbangpol (Depok) ini hanya mencatat pelapor Ormas setelah mereka mendapatkan SKT dari pusat. Lalu kita keluarkan surat keterangan pelapor Ormas.

 Surat ini hanya inovasi Kota Depok saja agar setiap ormas tercatat, Alhamdulillah ide ini diadopsi oleh kabupaten dan kota di Jabar,” bebernya. 

 Lebih lanjut kata Dadang, PPP 59 Tahun 2016 tentang Ormas tidak mengetahui apakah akan dirubah atau tidak. 

Kita belum tahu setelah Perpu apakah  PP itu akan diubah lagi,” tutupnya.  (ctr/id)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *