Perppu 2/2017 Merugikan Ormas Islam?

inilahdepok.id- Pemerintah akhirnya secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Hal ini membuat rugi bagi Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam seperti Front Pembela Islam (FPI), hal itu dikatakan Ketua FPI Kota Depok Agus Rahmat.

“Perppu yang diterbitkan pemerintah bisa sangat merugikan ormas Islam,karena dengan Perrpu ini pemerintah bisa membubarkan ormas dengan tanpa proses pengadilan,” ungkap Agus.

Bacaan Lainnya

Meski begitu, dirinya tidak terlalu khawatir jika FPI sebagai ormas Islam dibubarkan, bahkan kata dia, FPI memang termasuk yang akan dibubarkan oleh pihak pemerintah.

“Tentunya tidak setuju, dan kami berharap dan meminta ke pemerintah pertimbangan dulu ke lembaga pengadilan terutama Makamah Agung (MA), agar Perrpu ini membawa rasa keadilan bagi seluruh elemen masarakat,” kata dia menyarankan.

Menurut Agus, bila FPI dibubarkan sesuai Perppu, maka tidak menganggu semangat perjuangan para laskar FPI yang ada di Tanah Air, khususnya di Kota Depok.

“Hana secara umum bisa merugikan ormas Islam lain di masa yang akan datang,” pungkasnya.

Terpisah, hal sama pun tidak disetujui oleh Ketua Komando Merah Putih (KPMP) Marcab Kota Depok, Bambang Bastari. Menurut dia, Perppu

Nomor 2/2017 terlalu terburu untuk menyimpulkan serta mengambil sikap dan tindakan.

“Untuk saat ini kita simak dan tunggu saja perkembangan kelanjutannya Perpu tersebu, kalau menurut saya sementara langkah yang diambil kurang tepat ikuti mekanisme dan aturan yang tertuang Undang-Undang Ormas Nomor 17 Tahun 2013,” kata Bambang.

Terlebih kata pria yang sering disapa Bams itu, disetujuinya Perppu itu ia berharap jangan sampai mengembalikan sistem yang lalu, yaitu jaman orba.

“Sangat tidak setuju, akan lahir sistem kekuasan para penguasa. Seenaknya saja, menurut mereka yang tidak sejalan, padahal kekuasaan dan kedaulatan ada di tangan rakyat. Untuk itu, KPMP Kota Depok diminta mengikuti perkembangan yang ada sambil menunggu intruksi dari pusat,” tandasnya. (ctr/id)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *