PPDB Kota Depok Mesti Dievaluasi dan Sekolah Swasta Harus Murah

Weeh,... Selesai Dilantik 'Anggota DPRD Depok' Tak Ngantor

Inilahdepok.id-  Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Supariono menangatakan, ada beberapa yang harus dievaluasi terkait PPDB Kota Depok. Pertama yaitu aturan atau regulasi tidak tegas dari pihak penyelegara, contohnya kata dia, penerimaan siswa baru ada yang berdasarkan nilai (jurnal) dan ada kuota warga miskin. Ini kata dia, kuota warga miskin ini yang membuka peluang multi tafsir.

“Demikian pula denga sistem zonasi yang juga sedang jadi masalah di beberapa daerah, bukan hanya di Depok begitu juga dengan istilah bina lingkungan, sistem afirmasi dan yang serupa itu yang membuat tafsirnya begitu banyak,” ungkap Supariono.

Bacaan Lainnya

Lalu, dalam hal persiapan PPDB pemerintah mengeluarkan aturannya tidak jauh-jauh hari sedangkan kelola untuk SMA dari kota atau kabupaten ke provinsi sudah sejak tahun 2014.

“Ini kan harusnya sudah bisa diantisipasi sejak dini,”

Selanjuntnya, dalam aturan PPDB juga jangan dibuat sama rata bagi semua daerah. Karena, kondisi satu daerah dengan daerah lain berbeda beda dan hal ini berdampak pada proses pendidikan satu daerah.

“Contohnya DKI yang penduduknya cenderung tidak terlalu tinggi pertumbuhannya bisa jadi sekolah yang butuh siswa, tapi bagi daerah lain sekitar DKI seperti Kota Depok yang pertumbuhan penduduknya sangat tinggi. Hal ini akan jadi persoalan,” ulas dia..

Dalam kaitan pendudukan, lanjut dia, seharusnya setiap pemerintah daerah dibuat cluster sebagai mana halnya terkait dengan keuangan daerah.

“Maksudnya, daerah denga kemampuan keuangan rendah, sedang dan tinggi, dalam bidang pendidikan juga bukan hal yang haram mengelompokkan daerah sesuai dengan kemapuan pengelolaan pendidikan,”tandasnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Igun Sumarno, mengatakan, PPDB yang diselengarakan tiap tahun sudah ada aturan yang gamblang dan sudah disosialisasikan melalui Dinas Pendidikan.

“Sudah jelas aturanya, memang seperti itu, ini kan hanya daya tampung negeri yang terbatas. Sehingga akibatnya demikian, karena mungkin sekolah negeri di anggap gratis, sementara ini kita harus ikuti aturan yang semua elemen masyarakat sudah tahu,” kata dia.

Kedepanya Pemkot Depok harus berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sekolah bukan hanya di negeri. Tapi swasta juga berkualitas.

Namun dalam hal ini, ia memberikan solusi agar sekolah swasta bisa murah untuk biaya. Bahkan, kalau perlu, gratis bagi masyarakat yang tidak mampu.

“Kalaupun kita paksakan semua siswa harus diterima di negri tapi tidak mungkin karena daya tampung yang terbatas,” tegasnya.

Untuk itu dia menyarankan, pemkot memberikan bantuan ke sekolah swasta yang berkualitas dan membuat Mou dengan pemerintah dan yayasan.

“Saya kira ini langkah yang terbaik. Ketimbang anak-anak sekolah tidak bisa bersekolah,” ucap dia.

Namun hal ini harus digaris bawah bahwa sekolah negeri Kota Depok tidak bisa menampung anak Kota Depok untuk bersekolah di negeri yang menjadi dambaan bagi orangtua yang ingin menyekolahkan anaknya.

“Tentunya daya tampung sekolah di kota ini menjadi persoalan,” katanya. (ctr/id)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *