Pengadilan Diharap Tak Sewenang-wenang Soal Eksekusi Lahan

Inilahdepok.id РPengadilan Negeri Jakarta Selatan dituding bertindak tak prosedural. Pasalnya PN Jaksel melakukan sita ekseksi terhadap lahan seluas 1,2 H di kawasan Kuningan Barat, Jakarta Selatan.  Pihak PT. Cempaka Surya Kencana (CSK), selaku tergugat merasa dirugikan oleh tindakan yang dilakukan pihak PN Jaksel.

Kuasa Hukum PT CSK, Agung Wiranta mengatakan, eksekusi yang dilakukan PN Jaksel pada 22 Mei 2017 lalu, tidak sah dan dapat dikatakan cacat hukum dikarenakan tidak sesuai prosedur. “Atas kejadian itu dapat dismpulkan bahwa hukum suka-suka ada di PN Jakarta Selatan,” kata Agung di Depok, Selasa (11/7/2017).

Bacaan Lainnya

Pihaknya pun merasa dirugikan dan melakukan perlawanan dan PK atas sita eksekusi yang telah ditetapkan PN Jaksel. Dalam surat penetapan sita eksekusi Nomor 1445/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel menurutnya cacat hukum alias tidak sesuai kaidah hukum yang berlaku. Karena surat penetapan sita eksekusi ditandatangani oleh Wakil Ketua PN Jakarta Selatan Wayan Karya pada 17 Mei 2017. Menurutnya seharusnya yang berkuasa adalah Ketua PN Jaksel. “Sedangkan saat itu Ketua PN pindah dan telah dilantik menjadi Hakim Tinggi di Jambi. Oleh karena itu, saya menyimpulkan ada hukum suka-suka di PN Jakselini,” ungkap Agung.

Dikatakan, pembacaan sita eksekusi di obyek eksekusi saat itu dilakukan di luar jam kerja oleh Jurusita PN Jakarta Selatan, yakni sekitar pukul 18.00 WIB. Selain itu, Agung memastikan bahwa pihak PN Jaksel tidak melakukan aktifitas pengukuran lahan sebelum melakukan sita eksekusi. Pemberitahuan terkait sita eksekusi pun tak dilayangkan Panitera maupun Jurusita PN Jakarta Selatan kepada pihak PT CSK. “Ini benar-benar cacat hukum dan tidak bisa diterima lantaran Wakil Ketua PN Jakarta Selatan telah melampaui batas kewenangannya dengan menandatangani penetapan sita eksekusi. Langkah selanjutnya, kami akan membuat laporan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung karena banyak kejanggalan,” tegas Agung.

Kejanggalan lainnya, menurut Agung, terletak pada pihak pelapor. Rakhmad Djunaedi dan Zainal Arifin yang telah dinyatakan bersalah oleh PN Jakarta Selatan terkait perkara pidana umum lantaran memberikan keterangan palsu dalam akte otentik, bisa menjadi pelapor dalam perkara lahan di Kuningan Barat tersebut. “Kok bisa ya pemohon telah dinyatakan bersalah dalam suatu obyek yang sama dan di PN yang sama tetapi di PN itu pula menang dalam perkara perdata. Ini bener-bener tak masuk akal,” tukasnya.

Dari data yang dimiliki Agung Wiranta terungkap bahwa PN Jakarta Selatan melakukan sita eksekusi berdasarkan penetapan Nomor 1445/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel tentang perintah melakukan Sita Eksekusi terhadap tanah Eigendom Verponding Nomor 7646 yang sekarang dikenal sebagai Kampung Kuningan, Jalan Abdul Rochim RT.003/RW.02 Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dengan batas-batas : Sebelah Utara adalah Gedung Atlantika/Bapak Yosep Bara ; Sebelah Barat yakni Kuningan Barat ; Sebelah Selatan yaitu Bapak Hani dan Sebelah Timur yang adalah Apartemen.

Sita Eksekusi tersebut dilaksanakan PN Jakarta Selatan terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 284 Kelurahan Kuningan Barat a.n. PT. Cempaka Surya Kencana seluas 1.393 M2 tertanggal 29 Juni 2007 Surat Ukur Nomor 00367/2007 tertanggal 09 Mei 2007 ; Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 282 Kelurahan Kuningan Barat a.n. PT. Cempaka Surya Kencana seluas 886 M2 tanggal 09 Maret 2007 Surat Ukur Nomor 00368/2007 tertanggal 21 Februari 2007 ; dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 137 Kelurahan Kuningan Barat a.n. PT. Cempaka Surya Kencana seluas 1.220 M2 tertanggal 23 Mei 1994 Gambar Situasi Nomor 2695/1993 tertanggal 06 Agustus 1993. “Namun, sangat disayangkan. Sita eksekusi tersebut disinyalir cacat hukum dan tidak sesuai kaidah hukum. Menunjuk, penetapan itu ditandatangani oleh Wakil Ketua PN dan pemohon sita eksekusi telah dinyatakan bersalah dalam memberikan keterangan palsu terkait akta otentik terhadap obyek sita eksekusi tersebut. Ironisnya lagi, pemohon sita eksekusi dinyatakan bersalah di PN yang sama, yakni di PN Jakarta Selatan,” ungkap Agung.(cz/id)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *