Depok Butuh OTT daripada OYK

Pemkot Depok berencana akan melakukan Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) seusai Lebaran. Operasi ini bertujuan untuk menekan tingkat urbanisasi atau perpindahan penduduk dari daerah atau luar Depok. Pemkot menganggap, perpindahan penduduk yang tidak mempunyai keahlian dan tujuan jelas, hanya akan menambah masalah di Depok.

Wali Kota, Idris Abdul Shomad dan Wakil Wali Kota, Pradi Supriatna akan menindak mereka yang berpindah tanpa kejelasan ini dengan memulangkannya ke daerah asal. Sedangkan Kepala Disdukcapil Depok, Misbahul Munir menerangkan jumlah pendatang baru ke Depok paska lebaran tahun ini, jumlahnya diprediksi jauh lebih menurun dibanding tahun lalu. Prediksi ini didasarkan pada pendataan sementara yang dikumpulkan dari tiap kelurahan di Depok sampai awal bulan Juli.

Misbahul juga menambahkan, sesungguhnya Depok tidak menjadi tempat tujuan utama pendatang baru. Selain itu, kesadaran warga Depok untuk tidak membawa kerabat atau keluarga mereka yang tidak mempunyai keahlian mumpuni juga telah meningkat. Lebih jauh Misbahul menegaskan prediksi para pendatang yang akan ke Depok tahun ini ialah para mahasiswa dan pencari kerja yang kompeten.

Dari kondisi faktual di atas, semestinya Pemkot Depok tidak lagi berkutat pada masalah OYK semata. Seperti yang dikatakan Pengacara Publik LBH Jakarta, Matthew Michelle bahwa OYK terhadap para pendatang dinilai melanggar konstitusi dan HAM, karena setiap orang berhak berpindah ke wilayah manapun di Indonesia. Menurutnya ini juga menunjukan sikap Pemkot yang seakan buta dengan wawasan hukum yang ada.

Melakukan Pemberdayaan

Dengan kata lain, kepindahan penduduk ke Depok yang menjadi hak setiap orang ini, sebenarnya dapat menjadi potensi untuk pembangunan. Berarti yang dibutuhkan oleh warga Depok adalah pemberdayaan secara ekonomi, sosial, politik dan yang lainnya dari Pemkot Depok. Ini menjadi aset untuk kemajuan kota Depok, jika Pemkot mau bekerja keras dengan tidak sekedar melarang atau berpangku tangan.

Pandangan menarik datang dari Doktor Ekonomi Pembangunan yang juga Bupati Trenggalek, Emil Elestianto Dardak yang dapat dipertimbangkan oleh Pemkot Depok. Emil menyatakan urbanisasi bukan hanya menjadi persoalan bagi kota besar saja, tetapi juga masalah untuk daerah asal. Terutama terkait pelarian sumber daya manusia berkualitas ke kota – kota besar. Padahal warga yang berkualitas ini amat dibutuhkan dan berguna bagi pembangunan daerah, terutama pedesaan.

Melihat pandangan ini, Pemkot Depok dapat melampaui sekedar persoalan administratif semata. Para pendatang yang ada di Depok, cepat atau lambat akan mengurus administrasi kependudukan atau KTP nya mengingat semua lini kehidupan membutuhkan identitas kependudukan. Yang kemudian menjadi pertanyaan krusial untuk Pemkot Depok adalah setelah para pendatang mempunyai ijin tinggal sementara atau KTP Depok, bagaimana Pemkot dapat mendukung mereka untuk mendapatkan haknya?. Sedangkan warga Depok yang sudah ada saja, masih cukup banyak yang belum tertangani pendidikannya, pekerjaannya, kesehatannya dan sebagainya.

Tujuan utama dari warga Depok melalui usahanya dan peran Pemkot adalah mendapatkan kesejahteraan, keadilan dan keamanan. Tujuan yang diatur dalam konstitusi ini dapat diraih melalui langkah pemberdayaan warga yang mengacu pada keinginan warga untuk memperbaiki kondisi kehidupannya atau people centered develompment. Pada posisi ini warga Depok tidak lagi dideskreditkan hanya sebagai objek, akan tetapi menjadi subjek dari pembangunan.

Soetomo dalam Strategi – strategi Pembangunan Masyarakat (2006) menjelaskan pembangunan masyarakat harus memenuhi empat unsur dasar, yaitu, “pertama, pembangunan masyarakat pada dasarnya merupakan proses perubahan. Kedua, pembangunan masyarakat adalah proses semakin terciptanya hubungan yang harmonis antara kebutuhan masyarakat dengan potensi, sumberdaya dan peluang. Ketiga, pembangunan masyarakat merupakan proses peningkatan kapasitas masyarakat untuk merespon berbagai persoalan yang berkembang. Dan keempat, pembangunan masyarakat merupakan proses yang bersifat multidimensi”.

Dengan kewajiban melakukan pemberdayaan warga dan adanya strategi – strategi pembangunan masyarakat inilah yang dapat menjadi acuan utama Pemkot Depok untuk memperbaiki nasib kebanyakan warga di Depok, baik yang telah menetap lama maupun pendatang baru. Jika OYK ini hanya dijadikan rutinitas tanpa dampak pada kemajuan warga Depok, maka tak ayal aksi Pemkot ini akan dianggap sebagai gagah – gagahan saja.

Membenahi Pelayanan

Pemberdayaan warga akan mengalami banyak anomali dan inkonsistensi apabila tidak diimbangi dengan adanya pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik datang dari aparatur Pemkot Depok dalam bentuk prosedural maupun substansial.

Masih dikatakan Soetomo melalui Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya? (2011), bahwa pembangunan masyarakat dengan pemberdayaan warga tentu akan menghadapi permasalahan, “seperti kelemahan konsep pembangunan atau pemberdayaan dan implementasinya”. Permasalahan yang dekat dengan pelaksana pemerintah ini atau eksekutif, dapat terjadi melalui penyelewengan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Maka menjadi kewajiban dari Pemkot Depok melaksanakan pelayanan kepada warganya dengan transparan, bersih dan akuntabel. Permasalahan ini mesti disikapi dengan sangat serius, mengingat KKN adalah kejahatan luar biasa yang secara struktural dan kultural memelihara kemiskinan, ketidakadilan dan ketidakmanusiaan dari kehidupan bermasyarakat serta bernegara.

Pembenahan pelayanan Pemkot Depok untuk memerangi KKN ini, salah satunya dapat digencarkan melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada para oknum baik dari pemerintah maupun swasta yang korupsi. Beberapa waktu lalu warga Depok menyambut positif OTT yang dilakukan Saber Pungli Depok kepada oknum pegawai Dishub dan ASN Depok. Dan tentunnya OTT ini masih belum cukup, mengingat informasi atau berita tentang pungli ini tersebar di beberapa sektor kehidupan warga Depok, mulai dari pendidikan, komunikasi, properti, sampah, UMKM dan bidang lainnya.

Selain dari pemberitaan, jika dilihat secara historis, tahun 2012 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah memberi predikat Depok sebagai kota dengan pelayanan terburuk. Yang terbaru KPK juga menyatakan berdasarkan laporan aduan tindak pidana korupsi di Jawa Barat dalam periode Januari – April 2016, Depok berada di peringkat lima (5) dari 27 kabupaten/kota yang ada.

Terakhir dengan fakta dan data yang ada ini, nampaknya yang dibutuhkan Depok untuk perbaikan kualitas kehidupan warganya melalui pemberdayaan dan membenahi pelayanan aparaturnya adalah dengan lebih menggencarkan OTT daripada OYK. Kekeliruan kita mendiagnosa permasalahan objektif, akan membawa kita pada langkah pemecahan masalah yang keliru. Mari kita luruskan bersama, agar pembangunan di Depok produktif dan berpihak pada warganya.

Oleh : Ferry Batara

Penulis adalah Ketua DPD PSI Depok

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *