- F054952CEF20F0CD41E9111C0F7F3DC2

Hore …Tunjangan  Dewan Naik, Tapi …!

  • Bagikan
Ilustrasi

Inilahdepok.id- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan DPRD resmi diberlakukan. Dalam regualasi itu, sejumlah penghasilan para wakil rakyat di daerah tersebut mengalami peningkatan.

Dalam menyikapi soal ini, Bagian Keuangan Seketaris DPRD Kota Depok, Oka Barmara, mengatakan bahwa PP itu harus diimplementasikan terlebih harus dibuatkan Peraturan Daerah (Perda). Sehingga, PP Nomor 18 Tahun 2017 bisa dijalankan khususnya DPRD Kota Depok.

“Peraturanya seperti itu, harus dijadikan perda,” ucap Oka.

Dijelaskan dia, dalam PP itu pada akhir Juli 2017 sudah diterapkan atau disosialisasikan di tingkat provinsi lalu tingkat kota dan kabupaten se-Indonesia.

Kata Oka, penerapan peraturan pusat ini yang mengatur soal  Hak Keuangan DPRD kota, kabupaten, dan provinsi disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan  Belanja Daerah (APBD) masing-masing pemerintahan.

“Hitungan tunjangan ini disesuaikan APBD pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi, rencana diperdakan kami sedang menyusun,” katanya.

Lebih lanjut dia, mengatakan bahwa PP ini nanti dijadikan perda tunjangan dewan seperti reses, jaminan kecelakaan, rumah, pakaian dinas, dan lainya akan diberikan.

Maka dari itu, perda ini ditahun ini sudah bisa dijalankan, dengan harapan diajukan di Anggaran Belanja Tambahan (ABT).

“Kalau saat ini dewan tidak dapat tunjangan, kedepan adanya PP dan dibentuk perda akan dapat tunjangan reses,” kata dia.

Terpisah, Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Depok, Qurtifa Wijaya menuturkan bahwa PP Nomor 18 Tahun 2017 untuk tunjangan tidak naik, tetapi ada perubahan
berupa tunjangan  tranportasi.  Nantinya, bila perdanya sudah dibuat sebagai tindak lanjut dari PP tersebut.

“Maka semua mobil dinas dikembalikan dan diganti tunjangan tranportasi,” kata Qurtifa.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu pun mengatakan, pihaknya telah berkunjung ke ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri pada dua pekan lalu. Dari kujungan itu, sambung dia mengatakan bahwa pihak kemetrian baru akan menyosalisasikan PP Nomor 18 Tahun 2017 di  Juli ke tingkat propinsi.

” Dari  propinsi turun ke kota kabupaten, nanti dibuatkan perda lalu diperkirakan dibentuk Pantia Khusus (Pansus)  baru bisa dibentuk di  awal Agustus,” ungkapnya.

Lalu kata wakil rakyat Dapil Tapos-Cilodong ini, Kemendagri sedang menghitung definisi kemampuan daerah untuk menetepakan besaran tunjangan trasportasi.

“Sampai saat ini belum selesai (hasilnya),”

Ditambahkan, Qurtifa, pembuat perda nanti pihak DPRD Kota Depok yang membentuk pansus untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi  perda.

Namun, dirinya pun tidak mengetahui kelanjutan soal pengajuannya Raperda ini,  apakah dari Pemkot Depok atau DPRD Depok ini kata dia,  belum ada pembahasan detailnya.

“Namun detailnya saya  belum begitu paham,” kata dia.

Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Sumarsono mengatakan, kenaikan signifikan dari penghasilan anggota DPRD adalah tunjangan komunikasi intensif yang digunakan untuk menjalin hubungan antar anggota DPRD dengan para konsituen.

“Besaranya enam sampai delapan kali lipat dari uang represntasi,” ungkap Sumarsono yang dikutip Jawapos, pada 21 Juni.

Kenaikan tunjangan komunikasi itu disesusaikan dengan kemampuan ekonomi daerah masing-masing. Perincianya, enam kali lipat uang representasi untuk daerah APBD kecil. Tujuah kali lipat untuk menegah dan delapan kali lipat untuk APBD besar.

Besaran satuan kali uang representasi sendiri setara dengan gajih pokok kepala daerah.

Lalu tambah dia, fasilitas lain yang akan diberikan adalah adanya tunjangan jaminan kecelakaan, kesehatan, kematian, hingga pakaian dinas.

“Untuk perjalanan dinas juga jadi lump sum (uang di depan), sebelumnya at cost (uang di depan,” tandasnya. (ctr/id)

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *