46 Mobil Dinas Wakil Rakyat Depok Ditarik?

31 Agustus, Mobil Dewan Depok Wajib Dikembalikan

Inilahdepok.id-  Adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Anggota DPRD tingkat kota,kabupaten, dan provinsi.

Akan ada rencana penarikan mobil dinas wakil rakyat Kota Depok setelah PP dijadikan Peraturan Daerah (Perda) sebanyak 46 unit mobil yang kini dipinjam pakai.

Bacaan Lainnya

Kepala Bagian Umum Seketaris DPRD Kota Depok, Nugroho Pratomo menjelaskan bahwa memang ada rencana penarikan mobil dinas dewan yang selama ini pinjam pakai dari Pemkot Depok.

Namun, penarikan mobil itu masih menunggu pengesahan Perda keuangan dewan yang baru sesuai PP Nomor 18 Tahun 2017.

“Sesuai PP 18, nanti dewan menerima tunjangan trasportasi,” jelas Nunu pangilan akrabnya.

Sesuai PP 18, dewan akan  menerima tunjangan transportasi, tapi kata dia, untuk besaran trasportasi dewan masih dalam pengkajian dan menunggu pengesahan perda tersebut.

“Besaranya masih dihitung,” ucap Nunu.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Hermanto mengaku tidak jadi masalah bila mobil dinas dewan ditarik oleh Pemkot Depok.

“Tidak jadi masalah (penarikan mobil dinas), kita taat aturan sesuai PP Nomor 18 Tahun 2017,” ungkap Hermanto.

Tapi, bila ada penarikan mobil dinas sesuai ketentuan maka harus ada solusi mengantikan opsi lain untuk transportasi dewan selama jabatanya.

“Bisa digantikan dengan dana  trasportasi,” katanya.

Rencana adanya penarikan mobil dinas dan digantikan dengan dana trasportasi tiap bulan, Ketua Komisi B DPRD Kota Depok itu pun telah mendapatkan informasi bahwa dana transportasi disesuaikan dengan perda.

Rincianya adalah sesuai cc mobil yang digunakan untuk ketua 2200 cc, wakil ketua 2000, anggota 1800, nanti itu juga disesuaikan dengan sewa mobil selama satu bulan yang dihitung satu tahun.

“Ini bukan kemauan dewan tapi mengacu pada PP18 itu.Mobil dinas disesuaikan sesuai aturan yang ada,” katanya.

Terlebih dia juga menegaskan bahwa sistem ini juga harus diberlakukan pihak esekutif.

Terpisah,Ketua Fraksi Gerindra, Iing Hilman mengaku tidak keberatan mobil dinas dewan ditarik oleh pemkot. Pasalnya anggota DPRD mengunakan mobil dinas sistem pinjam pakai.

“Tidak jadi masalah, kami (Fraksi Gerindra) untuk operasional tetap jalan,” kata Iing usai megikuti Rapat Paripurna.

Lalu kata dia, peraturan penarikan mobil dinas digantikan dana trasportasi operasional dewan ini harus dibentuk Pantia Khusus (Pansus) untuk mengkaji kelanjutan PP 18 Tahun 2017 itu.

“Setelah jadi perda baru berlaku,” ucap dia singkat.(ctr/id)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *