Dinas kependudkan akan gelar yustisi di 11 kecamatan

Inilahdepok.id – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Misbahul Munir mengatakan, akan menggelar operasi yustisi dalam waktu dekat. Operasi dilakukan di masing-masing dua kelurahan di 11 kecamatan yang ada di Depok.

Munir mengatakan, operasi ini juga sejalan dengan amanat penegakan hukum yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kependudukan.

Bacaan Lainnya

Perda tersebut, kata Munir, mengatur tentang aturan penduduk yang menyebutkan bahwa penduduk yang datang dari luar Depok wajib melapor kepada lingkungan setempat.

Selain itu juga diatur perihal warga Depok yang ingin menetap di Depok selama enam bulan lebih maka harus membuat Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat.

“Ini upaya kami untuk melakukan pendataan dan pengendalian terhadap penduduk yang sementara tinggal di Depok atau yang nonpermanen,” ujar Munir.

Sementara itu, Lurah Mampang Abdul Khoir menambahkan kesadaran warga untuk membuat Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) masih rendah. Padahal SKTT diwajibkan bagi para pendatang. Sampai saat ini baru 50 pendatangbaru yang melapor ke kelurahan Mampang dan mengajukan pembuatan SKTT.

“Di wilayah kami berjumlah 74 RT dan 15 RW dengan jumlah penduduk sekitar sebanyak 26.000 jiwa,” katanya.

Dari jumlah penduduk di Mampang tersebut, sekitar 40 persen merupakan warga pendatang yang sudah terdata. Wilayah Mampang memang sudah padat penduduknya. Banyak warga pendatangyang mengontrak di sini. Ditambah juga banyaknya pembangunan perumahan yang menyebabkan melonjaknya jumlah penduduk di Kelurahan Mampang.(cz/id)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *