Inilahdepok.id – Forum Guru Besar Antikorupsi menilai, Presiden Joko Widodo atau Jokowi bisa berkomunikasi kepada para pimpinan Partai Politik untuk menghentikan hak angket KPK di DPR.
“Saya pikir itu bisa saja mempengaruhi. Namun tentu saja kalau dikatakan ini wilayah-wilayah kami juga bisa memahami bahwa itu ada wilayah. Tapi beliau (Jokowi) didukung partai yang cukup dominan, ya tentunya bisa saja mempengaruhi,” kata Juru Bicara Forum Guru Besar Antikorupsi Asep Saefuddin, di Jakarta, Kamis (6/7/).
Pemerintah sangat memahani, adanya hak angket KPK yang digulirkan DPR dan itu sepenuhnya hak legislatif. Tetapi disisi lain, pemerintah tetap ingin semua hal yang akan dilakukan harus berujung pada kebaikan dan demi kemajuan KPK.
Oleh sebab itu, segala tindakan yang dilakukan jangan sampai melemahkan KPK. Karena hak angket justru menghambat kinerja KPK dalam memberantas korupsi.
“Jangan sampai hal-hal yang sifatnya untuk pemberantasan korupsi menjadi terhambat oleh upaya-upaya yang sifatnya pelemahan,” Tandas Asep.(van/id/l6)
