Sembilan Raperda akan Dibahas di 2018

Inilahdepok.ID-  Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Kota Depok akan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah(Raperda) untuk dibahas di 2018 mendatang sebanyak sembilan raperda. Yakni dua Rapereda Inisiatif dari legislatif dan tujuh dari pihak esekutif.

Raperda tersebut antara lain perubahan Peraturan Daerah (Perda) no 14 tahun 2013 tentang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) Perumahan dan Pemukiman oleh pengembang di Kota Depok, Perubahan atas Perda no 5 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan, Pengelolaan Barang Daerah, Pengolahan Air Limbah Domestik.

Bacaan Lainnya

Dan  Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, Retribusi Laboratorium Kesehatan Daerah.

Ditambah lagi soal Raperda Inisiatif Komisi A yakni revisi perda RT/RW dan LPM usulan Komisi A. Namun, Ketua BPPD Sri Utami, menegaskan bahwa karena perdanya usulan ekskutif maka secara aturan perundangan revisi juga harus diajukan oleh ekslutif.

“Sedang usulan Raperda inisiatif usulan Komisi B yakni Pembinaan Pelaku Niaga dan Jasa dan Raperda Inisiatif Komisi C soal kota hijau ,” kata Sri kepada Inilahdepok.id.

Lebih lanjut dia menjelaskan, Raperda yang dibahas memang sudah semestinya di langkungan oleh pihak esekutif dan legislatif dalam membahasnya.

Sebab, sudah dimanahkan dalam Undang Undang no 12 tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Perundangan dan dituankan dalam Perda no 1 tahun 2014 tentang Peraturan DPRD kota Depok bahwa (BPPD) DPRD Kota Depok bertugas untuk meyusun rancangan program peraturan daerah.

Untuk itu, pihak BPPD DPRD Kota Depok, telah melaksanakan koordinasi untuk membahas sembilan Raperda tersebut dengan melakukan pembahasan penyusunan Raperda antara DPRD dan Pemda pada 8-10 Juni.

“ BPPD melakukan pembahasan propemperda untuk tahun 2018 bersama pemda yang diwakili oleh Bagian Hukum Sekda dan OPD-OPD pengusul Raperda,” beber dia.

Terlebih lanjut dia, mengatakan enam Raperda yang akan diusulkan pemerintah ke BPPD DPRD secara umum menyetui untuk meneruskannya menjadi propemperda dengan sejumlah catatan diantaranya agar kesemua Raperda yang diusulkan segera melengkapi dengan kajian naskah akademik untuk Raperda yang baru.

Sedangkan untuk Raperda revisi harus disertai executive summary.

“Selain itu anggota BPPD juga memberikan sejumlah catatan yang nantinya akan menjadi pertimbangan untk muatan perda,” tegasnya.

Lanjut dia, bila di tengah- tengah pemnbahasan ada usulan kembali dari esekutif dan legislatif. Maka usulan bisa diajukan sebelum Rapat Paripurna penetapan APBD 2018 pada 31 November 2017.

“Semua sudah menyerahkan dan menjelaskan executive summary yang berisi urgensi pengusulan Raperda tersub. Dalam waktu dekat BPPD akan menindak lanjutinya dengan rapat koordinasi untuk kembali mengkaji dan membahas naskah Raperda,” ungkapnya.(ctr/id)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *