Komisi D DPRD Depok Dukung Sekolah Terbuka

Depok Kekurangan Tenaga Pengajar, Tiap Tahun 100 Guru Pensiun

Inilahdepok.id– Wacana Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera membuka sekolah terbuka tingkat SMA dan SMK di 27 kota dan kabupaten, disambut baik oleh Komisi D DPRD Kota Depok. 

Sebab, langkah ini dinilai bisa membantu persoalan pendidikan di Kota Depok, terutama pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), termasuk mempercepat Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tingkat SMA mau pun tingkat SMK di Jawa Barat yang masih rendah. Cuma 76 persen.

Bacaan Lainnya

“Saya sangat mengapresiasi langkah Pemprov Jabar dalam rencana penambahan atau memaksimalkan ada SMA/SMK terbuka di Kota Depok,” kata Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, Pradana Mulyoyunanda, kepada Inilahdepok.id, Rabu (7/6/2017).

Apa bila sekolah terbuka terealisasi, kata Pradana, bisa membantu anak di Kota Depok bisa ditampung di sekolah negeri.

Sebab, melihat data jumlah peserta didik yang ditampung sebanyak 13 SMA di Kota Depok, kata dia, hanya bisa menambpung 49.000 anak pertahunya.

Sedangkan, perbandingan tingkat jumlah penduduk, tingkat kelulusan dan nilai rata-rata anak di Depok tinggi.

“Idealnya tiap kecamatan ada dua hingga tiga SMA Negeri,  dikalikan 11 kecamatan total kurang lebih 25 SMA per-kota,” jelasnya.

Maka dari itu, sekolah akan berjalan bila ada pemaksimalan rombel dan Pemkot juga menyiapkan tenaga pendidiknya, yang didukung juga oleh kesejahteran tenaga pendidikan.
“Sarana-sarana seperti alat penunjang pembelajaran juga  disiapkan,” kata dia menyarankan.
Selain itu, tambahnya, harus ada komunikasi antara Pemkot Depok dan Pemrov Jawa Barat. Terutama soal penyedian gedung sekolahnya oleh pihak Pemrov Jawa Barat.

Lalu, kata dia, perlu adanya kontrol kedepannya terkait sekolah terbuka ini bagi SMA dan SMK. Karena SMA dan SMK ini, sudah beralih fungsi ke Pemrov Jawa Barat, sebagai mana pengeluar kebijakan juknisnya berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang  pemerintah daerah.

Lalu lanjut dia, Permendikbud nomor 75 tahun 2017 tetang PPDB dan beberapa peraturan lainnya yang  mengatur hal tersebut.

“Kesimpulan kami terutama Komisi D adalah jangan sampai anak-anak  di Depok tidak bisa bersekolah di negeri karena kesalahan pemerintah Kota Depok dan sekarang dilimpahkan ke provinsi” katanya.

Terpisah, Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Lahmudin Abdullah, mengatakan,  langkah yang bagus bagi Dinas Penidikan Pemprov Jawa Barat membuka sekolah terbuka, tentu dengan tetap mengedapankan ilmu dan pengetahuan dan moral.

“Tidak hanya sebatas Mendongkrak APK,”  kata Lahmduin.

Menurut dia, rencana  Pemrov Jabar akan membuka sekolah terbuka karena ada indikator. Salah satunya, membuat atau membangun sekolah di tiap daerah. Tapi dia menegaskan, sebernaya tidak ada yang sulit jika didorong oleh kemauan yang berkemajuan.
“Bicara infrastruktrur saat ini mestinya bisa,” tandasnya. (vip/id/jppn)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *