Raperda SKD Tinggal Diparipurnakan

Inilahdepok.id – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kota Depok akhirnya beres menggodok Raperda Sistem Kesehatan Daerah (SKD). Kini prosesnya, tinggal menyerahkan ke Pemprov Jawa Barat guna mendapat bimbingan. 

Ketua Pansus IV, Sahat Farida Berlian, mengatakan jika selesai di pemprov, barulah masuk Paripurna untuk pengesahannya. “Sudah selesai pembahasanya. Tinggal ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pembimbingan. Lalu diparipurnakan,” kata Sahat, kepada awak inilahdepok.id, di Gedung DPRD Kota Depok, Selasa (30/5/2017).

Bacaan Lainnya

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, ada beberapa poin penting yang masuk di dalam Raperda SKD. Misalnya, butir yang membahas para tenaga honorer yang bekerja di instasi Pemerintah Kota Depok, akan mendapatkan jaminan kesehatan kelas tiga BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (BPI).

Tidak hanya honorer yang berada di lingkup Balaikota Depok saja. Lebih dari itu, tenaga sukarelawan (sukwan) di kelurahan juga akan mendapat fasilitas serupa. Seluruh pembiayaan ditanggung APBD Depok.

“Tapi mekanismenya seperti apa, itu ada di Walikota Depok. Perlu ada Peraturan Walikota (Perwal) Depok,” jelasnya.

Masih dilokasi yang sama. Anggota Pansus IV DPRD Kota Depok, Tengku Farida Rachmayanti, mengatakan bahwa ada tiga karakter kesehatan Kota Depok yang dibangun. Yakni, sistem kesehatan daerah berbasis informasi dan teknologi. Ini sudah masuk di Raperda SKD seperti infromasi ketersediaan dokter, kasur, dan harus masuk ke dalam RPJMD dan RPJMP.

“Melalui sistem ini, memberikan refensi untuk kemudahan mendapatkan obat pasien atau warga. Bahwa nanti sistem ini mempermudahkan pasien mendapat informasi soal kesehatan,” kata Farida.
Selanjutnya, ujar dia,sistem kesehatan daerah pada Sumber Daya Manusia (SDM).

Pihaknya akan memberikan penyuluhan dan pemberitahuan akan bahayanya narkoba, HIV/Aids kepada anak yang duduk di bangku Sekolah Dasar.

Pasalnya, sesuai demografis di Depok banyak usia produktif dikhawatirkan terjangkit HIV/Aids karena kasus ini bersifat promotif dan premetif. “Harus disadarkan. Karena Depok sebagai penyagah ibukota,” katanya.

Lalu, sambung dia, soal Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di 2019. Semua wajib mengunakan jaminan kesehatan itu. Hal ini diperuntukan untuk warga tidak mampu.

“Data penerima jaminan kesehatan ini dari data statistik dan dibiayai pemerintah daerah,” tandasnya. (ctr/id)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *