Pasar Kemirimuka Masuk Perda RTRW

Salah satu sudut pasar kemirimuka depok

Inialahdepok.id-  Terlepas sengketa lahan antara PT Petamburan Jaya dan Pemkot Depok tentang status kepemilikan Pasar Kemirimuka.

Berdasarkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok, menyatakan bila Pasar Kemirimuka, akan dijadikan pasar tradisional. Demikian diutarakan Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, Rienova Serry Donie.

Bacaan Lainnya

“Bukan untuk pusat perbelanjaan atau mal, apartemen, perumahan dan  lainya. Ini sudah jelas melanggar Perda RTRW, jika tidak dibangun pasar,” tegas Rienova, kepada Inilahdepok.id, Senin (29/5/2017).

Seperti diketahui, sengkarut pasar ini memasuki babak baru. Pemkot Depok kembali mengajukan gugatan atas putusan pengadilan yang sebelumnya menyatakan bila lahan pasar dimenangkan oleh PT Petamburan Jaya.

Rienova menyambut baik akan rencana langkah pemkot Depok yang mau memperhatikan nasib pedangang pasar Kemirimuka.

“Bicara pedagang ini kan bukan cuma satu orang, tapi satu keluarga. Ini yang harus dipikirkan,” tambahnya.

Ia menambahkan, Hak Guna Bangunan (HGB) PT Petamburan Jaya, atas lahan Pasar Kemirimuka, sudah habis pada 2008. sebelumnya MoU terjalin dengan Pemkab Bogor.

“Harusnya dibalikan ke pihak pemerintah sekarang yaitu Pemkot Depok,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, Hermanto, menyambut baik atas langkah Pemerintah Kota Depok dalam mengajukan banding. Sebab, lahan Pasar Kemirimukan itu adalah aset pemkot yang harus diperjuangkan. Diketahui, aset itu peralihan dari Pemkab Bogor yang dahulu Depok masih Kota Admintratif.

“Harus dipending pengosongan Pasar Kemirimuka, karena ada usaha Pemkot Depok memperjuangkan kembali lahan pasar. Dalam hal ini, kami tidak menyudutkan Pemkot Depok,” ungkap Hermanto saat ditemui di Gedung DPRD Kota Depok.

Menurut dia, kekalahan Pemkot atas hak kuasa lahan pasar Kemirimuka yang dimenangkan pihak swasta itu merupakan hal yang  lalai dari aparat yang dulu mengurus soal persengketaan lahan tersebut.

“Kalau bicara hukum harus ada bukti, kami sudah berkoodinasi dengan Bagian Hukum Kota Depok, akan ada bukti baru untuk mengugat kembali,” tandasnya. (vip/id)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *