Pemkot Depok akan Gugat Lagi Lahan Pasar Kemirimuka

Suasana salah satu sudut pasar kemirimuka kotadepok

Inilahdepok.id- Langkah Pemerintah Kota Depok atas lahan Kemirimuka terus diperjuangkan, sebab Pasar Kemirimuka adalah aset  dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

Maka dari itu, Kepala Bagian Hukum Kota Depok, N.Lienda Ratnanurdianny menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam dalam persoalan lahan Pasar Kemirimuka dengan pihak swasta PT Pentamburan Jaya yang berada di Kelurahan Kemirimuka, Beji.

Bacaan Lainnya

“Ada cela hukum, kita akan banding lagi,” tegas Lineda, saat ditemui di Kantor Kelurahan Cupayung usai memberikan penyuluhan hukum, Jumat (22/5), kepada Inilahdepok.id.

Lebih lanjut dia akan berkoodinasi kepada Pemerintah Kabupaten Bogor dalam hal barang bukti untuk mengugat kembali lahan Pasar Kemirimuka itu.

“Iya kami akan berkoordinasi ( ke Pemkab Bogor) untuk mengajukan kembali hukum soal lahan pasar Kemirimuka,” ucap dia singkat meninggalkan kantor kelurahan tersebut.

Terpisah, menangapi hal ini, Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, Hermanto menyambut baik atas Pemerintah Kota Depok ajukan kembali jalur hukum soal persoalan  lahan Pasar Kemirimuka, sebelumnya di menangkan pihak swasta.

Sebab, lahan pasar kemirimukan itu adalah aset pemkot yang harus diperjuangkan. Diketahui, aset itu peralihan dari Pemkab Bogor yang dahulu Depok masih Kota Admintratif (Kotib).

“Harus dipending pengosongan pasar Kemirimuka, karena ada usaha pemkot Depok memperjuangkan kembali gugat pihak swasta. Dalam hal ini, kami tidak menyudutkan Pemkot Depok,” ungkap Hermanto  saat ditemui di Gedung DPRD Kota Depok.

Menurut dia, kekalahan Pemkot atas hak kuasa lahan pasar Kemirimuka yang dimenangkan pihak swasta itu merupakan hal yang  lalai dari aparat yang dulu mengurus soal persengetaan lahan tersebut.

Untuk itu, dia, menjelaskan bahwa lahan Pasar Kemirimukan ini Hak Guna Bangunan (HGB)  habis pada 2008 lalu.

Dimana, sebelumnya Kota Depok masih kota admintartif(Kotib)  masuk Pemkab Bogor yang bekerjasama dengan PT Petamburan mengadakan perjanjian dengan HGB hingga 2008. Kata dia,  lahan yang digunakan pihak swasta itu harus kembali ke negara, dalam hal ini Pemkot Depok.

“Kalau bicara hukum harus ada bukti, kami sudah berkoodinasi dengan Bagian Hukum Kota Depok, akan ada bukti baru untuk mengugat kembali,”  tandasnya. (vip/id)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *