Gerindra Depok: Walikota dan Wakil Walikota Kurang Harmonis

Partai Gerindra Kota Depok

Inilahdepok.id-  Indikasi ketidak harmonisan Walikota Mohammad Idris dan Wakil Walikota Pradi Supriatna terciun Partai Gerindra dan Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok.

Hal itu dilihat , ada beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemkot Depok jadi politik praktis.

Bacaan Lainnya

“Kami atas nama Partai Gerindra Depok dan Fraksi Gerindra kepada ASN yang memiliki jabatan di Organisasi Perangkat Daerah(OPD), jangan jadi politisi praktis,” tegas Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok, Hamzah, kepada Inilahdepok.id, Jumat (19/5/2017).

Guna menjaga keharmonisan antara Walikota dan Wakil Walikota Depok yang diusung Partai Gerindra dan PKS ini, khususnya Partai Gerindra Kota Depok akan menempatkan posisi garda terdepan untuk melindungi keharmonisan orang nomor satu dan dua di Kota Depok ini.

Sehingga, program Racangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok ini terealisasi hingga masa jabatan selesai.

Terlebih lanjut dia, pihaknya (Fraksi Gerindra) pun melihat ada oknum-oknum ASN dan pihak lain yang ingin memecahkan keharmonisan dua petinggi kota ini.

Maka dari itu, ada faktor dan indikasi yang sudah dirasakan oleh teman-teman fraksi dan pengurus partai untuk memecah belah kepemerintahan Idris-Pradi ini.

“Apa pun bentuknya, kami Fraksi Gerindra dan DPC Partai Gerindra tidak akan tinggal diam, menjaga keutuhan keharmonisanya,” ungkap Anggota DPRD Daerah Pimilihan (Dapil) Kecamatan Tapos-Cilodong.

Oleh karena itu, tambah dia, sesuai arahan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimdnas) beberapa waktu lalu. Bahwa kepala daerah yang diusung dari Partai Gerindra untuk bisa menarik benang merah dan menjaga keharmonisan dalam membangun daerah tersebut.

“Harus bisa menarik benang merah dan menjaga keharmonisan hingga selesai masa jabatanya, ” tegas Hamzah menirukan Prabowo Subianto.

“Untuk itu kami menjaga keharmonisan Walikota dan Wakil Walikota Depok. Kami minta dan himbau ke ASN dan oknum, jangan ikut politik praktis. Karena sudah ada indikasi pihak ASN dan oknum PNS yang ingin memecah belah,”tandasnya. (vip/id)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *