Pengosongan Pasar Kemirimuka, Jangan Buru-Buru!

Suasana salah satu sudut pasar kemirimuka kotadepok
Inikahdepok.id – Rencana pengosongan Pasar Kemirimuka oleh PT  Petamburan Jaya (pemenang hak atas lahan Pasar Kemirimuka) yang direncanakan sebelum Ramadan. 

Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo menegaskan, jangan terburu-buru untuk dilakukan pengosongan. Sebab, kebutuhan pangan rumah tangga di Ramadan cukup tinggi.

Bacaan Lainnya

Sebab itu, esekusi Pasar Kemirimuka jangan sampai terjadi, bila terjadi maka perekonomian di Depok akan terhenti, karena pasar adalah urat nadi perekonomian bagi rakyat, khususnya pedangang di kota ini.

“Kalau bisa jangan sampai diesekusi (pengosongan pasar) dan relokasi, bila  terjadi ada permasalahan baru,” tegas Hendrik, Rabu (17/05/2017).

Terpisah, menangapi permasalahan Pasar Kemirimuka, Ketua Fraksi Demokrat Edi Sitorus, merasa heran pemerintah kota Depok kalah  mempertahankan aset.

Ia menegaskan, pemerintah  harus mengajukan Peninjauan Kembali(PK) soal kasus ini.  Sehingga, ada kesempatan untuk bisa menang. Asalkan pemerintah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor.

“Kok bisa kalah pemerintah, harus ajukan PK lagi lah. Saya yakin ada bukti yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Bogor, maka itu harus dikorek,”  tegas Edi.

Kekalahan Pemerintah Kota Depok dari pihak swasta menang atas hak lahan Pasar Kemirimuka, Edi menilai, tidak ada keseriusan dari pihak pemerintah menyelesaikan permasalahan ini. Bila pemerintah serius, harus  memiliki startegi, yaitu bisa mengunakan pengacara dari luar, jangan dari orang dalam saja.

“Jangan mengalah pemerintah kota, salah kalau pemerintah diam saja,” geram Edi.

Oleh karena itu, dia bersama para anggota Fraksi Demokrat akan melakukan tindakan untuk pencegahan pengosongan pasar. Untuk itu, dia menegaskan lagi, tidak setuju bila pasar ini  dikosongkan.

Bahkan dia pun tidak sependapat, bila Wakil walikota meminta untuk penundaan pengosongan Pasar Kemirimuka setelah Ramadan. Kalau perlu, dicegah.

“ Kami (Fraksi Demokrat) akan mengusulkan ke pimpinan DPRD Kota Depok, untuk memangil pihak dinas yang berkaitan dengan permasalahan kasus sengeta lahan ini,”  tandasnya. (ctr/id)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *