DKR Kota Depok Tuntut Enam Poin Dimasukan ke SKD

AKSI : Puluhan ibu-ibu yang tergabung dalam DKR Kota Depok saat melakukan aksi di depan gedung DPRD Kota Depok, Senin(15/5/2017).

Inilahdepok.id – Dewan Kesehatan Daerah (DKR) Kota Depok menuntut enam poin kepada Pemerintah dan DPRD Kota Depok untuk dimasukan di dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif Sistem Kesehatan Daerah (SKD). Hal itu diugkapkan Ketua DKR Kota Depok, Roy Pangharapan.

“Kami menuntut agar dihapuskan tungakan iuran BPJS Kesehatan atau diputihkan, khusus warga Depok,” ungkap  Roy kepada Inilahdepok.id, Selasa (16/5/2017).

Bacaan Lainnya

Tak hanya itu, DKR pun meminta untuk biaya berobat digratiskan bagi warga Kota Depok dengan hanya menunjukan KTP.

“Kami pun menuntut agar ada ketegasan pemerintah bagi rumah sakit yang menolak peserta BPJS Kesehatan, larang rumah sakit yang meminta biaya atau jaminan di Unit Gawat Darurat(UGD), tidak tegas rumah sakit yang meminta biaya pada peserta BPJS Kesehatan, dan stop rayonisasi bagi peserta BPJS Kesehatan,” bebernya.

Ia mengakui bahwa sudah melakukan aksi demostrasi di depan gedung DPRD Kota Depok pada Senin (15/5/2017).

Tujuanya agar memasukam enam poin itu ke Raperda SKD, yang saat ini sedang dibahas oleh Pantia Khusus(Pansus) bersama Dinas Kesehatan Kota Depok.

“Kami langsung diterima oleh Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PDI Perjuangan, Sahat Farida Berlian,” katanya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi D Sahat Farida Berlian mengatakan, hal wajar mereka (masyarakat ) menuntut haknya.

“Aksi mereka menuntut sangatlah wajar mereka meminta, karena masih ada warga yang ingin meminta haknya. Ini bukanlah mereka mengemis,” tutur Farida.

Perempuan yang juga Ketua Pantia Khusus (Pansus) IV soal SKD ini, menjelaskan bahwa pembahasan SKD sudah rampung. Namun, perlu dicatat adalah masih ada kekurangan, sehingga masih ada koordinasi bagian hukum dari Pemerintah Kota Depok ke pemerintah tingkat provinsi.

“Ini menjadi catata bagi kami, agak lambat membahas Raperda SKD,” katanya.

Dari sekian permintaan yang dituntut DKR Kota Depok, Farida, menyatakan ada satu tuntutan yang sulit terealisasi, karena tidak ada payung hukumnya atau menghapuskan pemutihan tungakan BPJS Kesehatan.

“Tapi bila ada good political  will dari esekutif (Pemerintah Kota Depok). mereka menungak harus dilunasi terlebih dahulu. Bila masuk dikeria yang ada, bisa dibantu dari APBD kota,”katanya.

Keterkaitan Raperda SKD, DKR minta agar warga Depok berobat gratis cukup mengunakan KTP kini sudah dibahas oleh Pansus IV. Akan tetapi, pihak esekutif dalam hal pembiayaan anggaran yang mengunakan APBD Kota Depok  ini sedang dibahas hitung-hitungannya.

Menurut Undang-undang Dasar bahwa 10 persen dari  APBN dan APBD harus diberikan ke pos kesehatan.  Maka dari itu,  Sahat menilai, 10 persen dari anggaran APBD  mampu mengaver kesehatan warga Depok.

“Disarankan pihak esekutif tinggal mencari pos mana saja untuk menempati kekurangan pos kesehatan,” tegasnya.

Lebih lanjut kata dia, Kota Depok tengah banyak pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur perlu dana cukup besar.Sehingga perlu adanya kajian hitungannya.

“Tapi dengan catat tidak mengangu pos-pos lain.Sekarangkan pemkot sedang memperbaiki jembatan dan lainya,” tandasnya. (id).

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *